KUKAR: Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong seluruh pihak memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi, higienitas, keamanan, serta layak dikonsumsi.
Ahmad Yani mengatakan, MBG merupakan program pemerintah yang harus dijalankan di daerah dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kalau MBG yang memang menjadi program pemerintah, di daerah harus dijalankan. Tentu dengan cara memenuhi persyaratan. Siapa pun bisa melakukan pengawasan, bukan saja DPR, pemerintah kabupaten, atau yang lain, tetapi masyarakat pun yang terdekat dan menerima manfaat,” kata Ahmad Yani Kamis (27/8/2026).
Ia menilai masyarakat, khususnya orang tua siswa, perlu kritis dalam memberikan masukan terkait pelaksanaan MBG. Pengawasan dapat dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi, kualitas makanan, hingga kelayakan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Menurutnya, makanan yang disediakan harus benar-benar memenuhi standar dan tidak dalam kondisi basi atau tidak layak konsumsi. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan makanan yang disalurkan bukan merupakan makanan yang sudah disimpan terlalu lama.
“Termasuk pemenuhan gizinya, apakah sudah tercukupi atau tidak. Apakah makanannya betul-betul sudah mencerminkan gizi yang baik atau tidak, itu semua harus dikoreksi,” ujarnya.
Selain kualitas makanan, Ahmad Yani juga menyoroti proses distribusi dari dapur penyedia hingga ke sekolah. Ia meminta pola transportasi dan pendistribusian turut diawasi agar makanan tetap aman sampai diterima siswa.
“Jangan sampai transportasinya singgah-singgah. Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan makanan, misalnya dari dapur lain sampai di tempat yang lain. Semua itu bisa terjadi kalau tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Ahmad Yani menambahkan, DPRD Kukar juga akan melakukan pengawasan terhadap dapur penyedia MBG, proses pendistribusian, hingga menerima berbagai keluhan masyarakat apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyoroti masih adanya siswa yang mengaku tidak berselera mengonsumsi makanan yang diberikan melalui program tersebut. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar MBG tidak sekadar tersalurkan, tetapi benar-benar dikonsumsi oleh siswa.
“Banyak juga anak-anak ketika kita tanya, bagaimana, dimakan atau tidak, banyak yang menyatakan tidak selera. Ini perlu juga dikaji, kenapa dia tidak selera. Mungkin menunya tidak cocok atau mungkin ada cara lain supaya semua siswa betul-betul bisa mengonsumsi dengan senang,” katanya.
Menurut Ahmad Yani, makanan yang tidak dikonsumsi siswa akan mengurangi manfaat program. Karena itu, ia mendorong adanya standar khusus terkait menu dan penyajian agar makanan dapat diterima dan dikonsumsi oleh seluruh siswa.
“Jangan hanya disampaikan makanan itu, tetapi kalau tidak dikonsumsi kan percuma. Oleh karena itu, mungkin perlu ada standar khusus supaya makanan yang ditampilkan itu betul-betul bisa dikonsumsi oleh semua siswa,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak berhenti setelah memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi. Dinkes bersama jajaran puskesmas tetap melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan standar yang ditetapkan terus dijalankan.
“Untuk SPPG, kami dari bidang kesehatan akan mengoptimalkan pengawasan dan monitoring, terutama terkait higiene sanitasi dan pengolahan makanan. Kami tidak berhenti hanya sampai mengeluarkan sertifikat, tetapi juga melakukan monitoring secara rutin,” kata Ismi.
Menurutnya, pengawasan di lapangan juga menjadi tanggung jawab seluruh personel yang bekerja di SPPG. Kepala SPPG, tenaga gizi, maupun petugas lainnya memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan pengolahan dan penyediaan makanan berjalan sesuai standar.
Namun, Ismi mengakui keterbatasan petugas menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan secara intensif. Sebab, satu puskesmas terkadang harus melakukan pemantauan terhadap beberapa SPPG sekaligus.
“Petugas puskesmas tidak mungkin setiap hari berada di SPPG. Dalam satu puskesmas terkadang ada beberapa SPPG yang harus dipantau. Tetapi kami tetap mengupayakan monitoring agar lebih intens,” tutupnya. (and)
