KUKAR: Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum berjalan merata. Kondisi geografis yang didominasi kawasan rawa dan rawan banjir menjadi salah satu kendala utama, terutama karena desain bangunan yang disiapkan menggunakan konstruksi beton.
Anggota DPRD Kukar, Taufik Ridiannur, menilai pemerintah perlu mencari solusi agar program nasional tersebut tidak terhambat hanya karena desain bangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah.
Menurutnya, Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Sejumlah desa berada di kawasan rawa sehingga pembangunan menggunakan fondasi beton dinilai kurang memungkinkan.
“Di Muara Wis dan Muara Muntai ini memang rawan banjir. Biasanya bangunan di sana menggunakan tiang ulin, sedangkan bangunan KDMP ini menggunakan beton,” kata Taufik Sabtu (8/8/2026).
Ia mengatakan, apabila pemerintah tetap mempertahankan desain bangunan beton, lokasi pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lahan. Sejumlah desa di wilayah dataran tinggi dinilai dapat menjadi alternatif.
Di Kecamatan Muara Wis, misalnya, terdapat Desa Lebak Mantan dan Lebak Cilong yang berada di kawasan lebih tinggi. Sementara di Muara Muntai terdapat sejumlah wilayah seperti Ngoroleka dan Perian yang dinilai lebih memungkinkan untuk pembangunan konstruksi beton.
“Kalau memang pemerintah tetap menginginkan spesifikasi seperti beton, bisa dicarikan lokasi di desa yang datarannya lebih tinggi. Jangan sampai desainnya tidak menyesuaikan kondisi wilayah,” tegasnya.
Taufik menilai persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar karena pembangunan KDMP di sejumlah wilayah hulu hingga kini belum berjalan maksimal.
Ia bahkan menyebut, masih terdapat beberapa titik yang belum tersentuh pembangunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat mengukur secara utuh tingkat keberhasilan program KDMP di Kukar.
“Kalau kita mengukur tingkat keberhasilannya belum bisa, karena bangunannya saja belum ada di sejumlah wilayah. Kita juga belum melihat secara detail seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Kukar tetap mendukung keberadaan KDMP sebagai program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang mampu menyesuaikan pembangunan dengan kondisi daerah.
“Kita di daerah tentu mendukung kalau program ini memang untuk kepentingan masyarakat. Tetapi pemerintah pusat juga perlu mencarikan solusi terbaik, khususnya untuk wilayah hulu yang belum terbangun,” katanya.
Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Muara Muntai. Camat Muara Muntai, Mulyadi, mengungkapkan pembangunan fisik KDMP di wilayahnya hingga kini baru berjalan di dua desa, yakni Desa Perian dan Desa Lekaq.
“Yang sudah berprogres pembangunannya baru di Desa Perian dan Desa Lekaq. Untuk Desa Perian progresnya sekitar 70 hingga 80 persen, sedangkan di Desa Lekaq sudah mendekati 90 persen atau hampir selesai,” ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan, persoalan utama berada pada karakteristik lahan. Sebagian besar desa di Muara Muntai berada di kawasan rawa sehingga pembangunan dengan fondasi beton sulit diterapkan.
“Kalau di Desa Perian dan Desa Lekaq memang lahannya memungkinkan menggunakan fondasi. Tetapi mayoritas desa di Muara Muntai berada di rawa. Kalau tetap menggunakan desain bangunan seperti sekarang tentu sulit diterapkan,” jelasnya.
Mulyadi menilai perubahan desain menjadi bangunan bertiang atau model panggung dapat menjadi salah satu solusi. Dengan konstruksi tersebut, KDMP di wilayah rawa tetap dapat dibangun tanpa mengabaikan kondisi geografis setempat.
Selain dua desa tersebut, Desa Muara Aloq juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan KDMP. Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan pinjam pakai lahan milik PT PLN.
“Informasinya pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dan Bupati juga telah menyampaikan surat kepada PLN. Kami di kecamatan masih menunggu hasil proses tersebut,” ungkapnya.
Belum meratanya pembangunan KDMP juga berdampak langsung terhadap akses masyarakat. Warga dari desa yang belum memiliki bangunan koperasi harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan.
“Kalau dari pusat Kecamatan Muara Muntai menuju Desa Lekaq atau Perian bisa lebih dari satu jam perjalanan,” katanya.
Mulyadi berharap pembangunan KDMP tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
Ia juga mendorong agar KDMP nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui kerja sama dengan UMKM.
“Kalau nanti bisa bekerja sama dengan UMKM tentu sangat baik. Ini bisa membantu mengembangkan usaha masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa,” pungkasnya. (and)
