KUKAR: Penurunan tarif jasa travel rute Muara Muntai–Samarinda dan sebaliknya menjadi Rp100 ribu ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi tersebut beredar melalui komunitas Bubuhan Travel Muara Muntai dan memicu polemik di kalangan pelaku usaha transportasi.
Sebelumnya, tarif perjalanan pada rute tersebut berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp150 ribu. Penurunan harga yang cukup signifikan itu diduga dipicu persaingan tarif antarpenyedia jasa travel yang dinilai tidak sehat.
Ketua Travel Sri Muntai Permai, Ariansyah, mengaku pihaknya telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada pemerintah hingga melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Perhubungan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya, tarif Rp100 ribu tidak sesuai dengan biaya operasional perjalanan Muara Muntai–Samarinda.
“Kami sudah melapor ke Dishub, KPPU, bahkan mengikuti proses mediasi. Sudah ada kesepakatan, tetapi belum dua hari sudah kembali dilanggar. Kami khawatir ada upaya mematikan usaha travel lain dengan cara menurunkan harga hingga di bawah kewajaran,” ujarnya Sabtu (1/8/2026).
Ariansyah menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha di Muara Muntai, tetapi juga berpotensi merembet ke trayek lain di Kalimantan Timur apabila tidak segera ditangani.
Ia menyebut para pelaku usaha telah mengumpulkan berbagai bukti dan berharap pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi hasil mediasi.
“Kami tidak berbicara tanpa dasar. Kami punya data, bukti, dan saksi. Harapan kami pemerintah segera bertindak agar persoalan ini tidak semakin meluas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, Kendarjo, membenarkan bahwa persoalan tarif travel Muara Muntai telah beberapa kali dimediasi.
Ia menjelaskan, mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya KPPU, Satpol PP, pemerintah provinsi, kepolisian, serta tokoh masyarakat. Hasil pertemuan tersebut bahkan telah dituangkan dalam berita acara dan disepakati oleh para pihak.
“Sudah tiga kali kami mediasi. Semua pihak hadir, termasuk KPPU, pemerintah provinsi, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Sudah ada notulen dan kesepakatan bersama, tetapi kemudian muncul lagi persoalan yang sama,” kata Kendarjo.
Menurutnya, Dishub Kukar akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian atas munculnya kembali polemik tarif tersebut. Ia mengakui pemerintah telah berupaya melakukan pembinaan, namun masih menghadapi kendala karena kesepakatan yang telah dibuat belum dipatuhi seluruh pelaku usaha.
“Kami berharap seluruh penyedia jasa travel dapat menghormati hasil mediasi yang telah disepakati bersama sehingga persaingan usaha tetap berlangsung secara sehat dan tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lainnya,” tutupnya. (and)
