KUKAR: DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka opsi penjadwalan ulang (reschedule) utang pemerintah daerah senilai sekitar Rp820 miliar agar tidak membebani APBD Tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran daerah tetap mampu membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan usulan tersebut mengemuka dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain menyoroti besarnya utang, Banggar juga menemukan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp335 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami melihat ada utang yang cukup besar, tetapi di sisi lain masih terdapat SILPA sekitar Rp335 miliar. Ini harus disinkronkan agar diketahui penyebabnya dan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2026,” kata Ahmad Yani Senin (6/7/2026).
Menurutnya, apabila seluruh utang dipaksakan jatuh tempo dan dibayar pada Desember 2026, maka ruang fiskal daerah akan semakin sempit. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga perputaran ekonomi di Kukar.
“Jangan sampai APBD 2026 hanya habis untuk membayar utang. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga harus tetap berjalan,” tegasnya.
DPRD pun menawarkan skema reschedule utang menjadi jangka menengah atau jangka panjang. Dengan cara itu, pemerintah daerah tetap dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga tanpa mengorbankan program prioritas yang telah direncanakan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui pinjaman ke Bank Kaltimtara yang saat ini terus dicicil.
Ia mengungkapkan, setiap dana transfer dari pemerintah pusat diterima, sekitar 10 hingga 20 persen langsung disisihkan untuk membayar pinjaman. Hingga saat ini, nilai pembayaran yang telah dilakukan diperkirakan sudah melebihi Rp260 miliar.
Meski realisasi transfer dana dari pemerintah pusat baru mencapai sekitar 29 persen, Sunggono mengaku optimistis seluruh kewajiban dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
“Kalau transfer berikutnya terealisasi sesuai harapan, insyaallah pinjaman itu bisa kita selesaikan tahun ini,” ujarnya. (and)
