KUKAR: Polemik penarikan retribusi di Pasar Tangga Arung Square kembali mencuat. Sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang masih sepi, namun di saat bersamaan mereka diminta segera menandatangani perjanjian kerja sama dan membayar retribusi.
DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pun mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola pasar sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Ahmad Akbar Haka Saputra, mengungkapkan pihaknya telah menerima audiensi dari perwakilan pedagang pada Jumat (3/7/2026). Dalam pertemuan itu, pedagang meminta agar sejumlah poin kesepakatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya direvisi sebelum mereka menandatangani Surat Ketetapan Retribusi dan membayar kewajiban kepada pemerintah daerah.
Menurut Akbar, persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan adalah minimnya aktivitas jual beli di Pasar Tangga Arung Square. Kondisi tersebut membuat banyak kios tutup dan menimbulkan kekhawatiran pedagang tidak mampu bertahan apabila tetap dibebani retribusi.
“Kalau kondisi pasar masih sepi lalu retribusi tetap diberlakukan, kami khawatir pedagang memilih keluar. Dampaknya, mereka bisa kembali berjualan di badan jalan dan menimbulkan persoalan baru,” ujarnya Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan DPRD akan kembali memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), perwakilan pedagang, dan forum pasar untuk mencari solusi bersama.
Menurutnya, mengganti pedagang lama dengan pedagang baru bukanlah jalan keluar apabila akar persoalan, yakni tata kelola pasar, belum dibenahi.
Akbar juga mendorong pemerintah menghidupkan kembali ekosistem perdagangan di Pasar Tangga Arung Square, salah satunya dengan mempertimbangkan keberadaan pasar basah.
Karena, masyarakat akan lebih tertarik datang jika dapat membeli kebutuhan pokok sekaligus berbelanja kebutuhan lainnya di satu lokasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menilai kondisi pasar yang sepi merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Ia menyebut pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga mal di berbagai daerah mengalami penurunan aktivitas perdagangan.
Menurutnya, perlambatan ekonomi, efisiensi anggaran pemerintah, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pesatnya perkembangan perdagangan daring menjadi faktor utama menurunnya transaksi di pasar tradisional.
“Kondisi ini bukan hanya terjadi di Pasar Tangga Arung Square. Hampir semua daerah merasakan hal yang sama. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya soal retribusi, tetapi bagaimana meningkatkan daya saing dan menghidupkan kembali aktivitas pasar,” tegasnya. (and)
