KUKAR: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Aini, menilai opsi pemekaran Desa Bunga Jadi menjadi alternatif yang lebih aman dalam mendukung rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, meski membutuhkan waktu yang cukup lama.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kukar bersama pihak terkait yang membahas pemekaran Kecamatan Muara Kaman di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (22/6/2026).
Aini menjelaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan BRIDA, Desa Bunga Jadi memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa terlebih dahulu karena jumlah penduduknya mencapai lebih dari 4.300 jiwa.
“Kalau melihat logikanya, lebih baik Desa Bunga Jadi yang dimekarkan. Penduduknya lebih dari 4.300 jiwa, sementara syarat pemekaran desa sekitar 1.500 jiwa. Artinya sangat memungkinkan untuk dibagi menjadi dua desa dan tetap memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, opsi tersebut memang membutuhkan proses yang lebih panjang, namun memiliki dasar kajian yang jelas dan lebih aman dari sisi regulasi.
“Kalau mengambil alternatif lain tentu harus dikaji terlebih dahulu. Jangan menetapkan sesuatu tanpa kajian. Semua harus melalui proses kajian sebelum diputuskan,” katanya.
Aini mengungkapkan, usulan memasukkan Desa Sedulang ke wilayah desa lama dan menukar posisinya dengan Desa Benua Puhun hingga kini belum pernah masuk dalam kajian resmi BRIDA.
“Belum ada kajian terkait Benua Puhun masuk ke wilayah pemekaran. Itu baru sebatas hasil diskusi dalam rapat. Kajian yang kami miliki adalah Bunga Jadi sebagai pusat kecamatan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, kajian pemekaran yang dilakukan BRIDA menunjukkan Desa Bunga Jadi memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur dan akses pelayanan publik.
“Bunga Jadi sangat strategis. Infrastruktur sudah tersedia, akses jalan ke kota mudah, ada rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pemerintahan. Jadi tidak perlu membangun banyak fasilitas baru,” ujarnya.
Sementara itu, Aini menyebut salah satu kendala yang muncul dalam proses pembahasan pemekaran adalah keinginan pihak Desa Sedulang agar ibu kota kecamatan baru berada di wilayah mereka.
Menurutnya, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan BRIDA, wilayah Desa Sedulang masih didominasi kawasan sungai dan rawa sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang cukup besar apabila dijadikan pusat kecamatan.
“Kalau kita lihat kondisi wilayahnya, sebagian besar berupa sungai dan rawa. Tidak mungkin membentuk pusat kecamatan di wilayah yang aksesnya sulit. Biaya pembangunan infrastrukturnya akan sangat besar,” pungkasnya. (*van)
