KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti kebijakan pembatasan produksi tambang batu bara, oleh pemerintah pusat yang dinilai berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di wilayah Kukar.
Menurutnya, kebijakan pemangkasan produksi tambang dapat berdampak besar terhadap aktivitas perusahaan, kontraktor hingga ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan.
“Ya, itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Karena kebetulan saya salah satu yang memahami terkait produksi tambang. Kita berharap kebijakan pemangkasan produksi itu tidak terjadi,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, apabila produksi tambang dibatasi, maka perusahaan otomatis akan mengurangi aktivitas operasionalnya karena produksi yang tinggi tidak akan dilakukan jika penjualan tidak terserap pasar.
“Kalau produksi banyak kemudian tidak terjual, tentu itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu ketika produksi dibatasi, maka perusahaan tambang pasti tidak akan melakukan produksi secara maksimal,” katanya.
Ia menilai dampak paling besar akan dirasakan oleh para pekerja tambang dan perusahaan kontraktor yang selama ini bergantung pada aktivitas produksi batubara di daerah.
“Karena kalau produksi dibatasi, seluruh aktivitas kontraktor dan orang yang bekerja di situ pasti akan terdampak. Aktivitas mereka bisa terputus karena tidak ada pekerjaan,” ungkapnya.
Yani juga mendorong pemerintah pusat untuk tidak mengambil kebijakan yang dapat menghambat produksi tambang.
“Kita berharap batubara yang melimpah ini tetap bisa dijual. Cadangan kita masih sangat besar dan diperkirakan masih bisa sampai 100 tahun tidak akan habis. Jadi jangan sampai produksi justru dipangkas,” tegasnya.
Ia menilai langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan membatasi produksi, melainkan memperluas pasar dan meningkatkan kebutuhan penyerapan batubara di tingkat nasional maupun internasional.
“Yang harus dilakukan sebenarnya bagaimana produk batubara itu benar-benar terserap sesuai kebutuhan dunia, bukan malah membatasi produksinya,” katanya.
Yani juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mengkaji ulang kebijakan pembatasan produksi tambang tersebut.
“Daripada terjadi PHK massal dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, kita berharap produksi itu justru ditingkatkan, bukan dikurangi. Karena dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi daerah dan masyarakat,” tutupnya. (*van)
