KUKAR: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi, dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kukar di Kantor DPD PAN Kukar, Senin (4/5/2026).
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Bawaslu RI dalam rangka memperkuat kemitraan strategis dengan partai politik.
“Konsolidasi demokrasi ini adalah bagian dari kunjungan ke mitra strategis, salah satunya partai politik. Hari ini kami berdiskusi dengan PAN terkait berbagai isu kepemiluan ke depan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, di antaranya terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), hingga persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Teguh menyebut, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada Juli 2027, sehingga kesiapan partai politik, terutama dalam proses verifikasi, menjadi hal penting yang harus dipersiapkan sejak dini.
Salah satu perhatian utama adalah potensi data ganda keanggotaan partai politik. Ia menegaskan pentingnya verifikasi internal oleh masing-masing partai agar tidak terjadi satu nama terdaftar di lebih dari satu partai.
“Sering terjadi seseorang tercatat di dua partai berbeda, biasanya karena perpindahan partai namun data lama belum diperbarui. Ini harus diselesaikan sejak awal agar saat verifikasi oleh penyelenggara, datanya sudah benar-benar bersih,” jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga menerima masukan dari PAN terkait sistem informasi partai politik yang dinilai perlu ditingkatkan. Diharapkan ke depan, sistem tersebut mampu mendeteksi secara otomatis keanggotaan ganda berdasarkan data kependudukan.
“Ke depan, Sistem informasi Partai Politik diharapkan bisa lebih terintegrasi. Jadi ketika satu nama dimasukkan, langsung terlihat dia terdaftar di partai mana saja,” tambahnya.
Ia berharap melalui konsolidasi ini, seluruh partai politik di Kukar dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga proses verifikasi pada 2027 berjalan lancar, serta menciptakan sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kukar, Aini Faridah, menyambut baik kegiatan konsolidasi tersebut sebagai bagian dari persiapan internal partai menghadapi Pemilu 2029.
“Melalui konsolidasi ini, kami mendapatkan banyak penjelasan terkait tahapan dan persiapan ke depan. Tentu kami akan menyiapkan seluruh aspek, mulai dari struktur organisasi hingga administrasi,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa struktur kepengurusan PAN Kukar, mulai dari tingkat DPD hingga ranting, telah terbentuk dan siap menghadapi tahapan verifikasi mendatang.
“Alhamdulillah untuk kepengurusan di DPD sudah lengkap. Untuk tingkat cabang dan ranting juga dalam proses finalisasi dan kami optimistis semuanya akan siap,” katanya.
Terkait data kader, Aini menegaskan pihaknya akan memastikan tidak terjadi tumpang tindih keanggotaan sebagaimana menjadi perhatian Bawaslu.
“Insya Allah data kader kami sudah clear, tidak ada yang terdaftar ganda di partai lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, PAN Kukar menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029. Saat ini, PAN memiliki empat kursi DPRD dari enam daerah pemilihan.
“Kami berharap bisa mempertahankan bahkan meningkatkan perolehan kursi. Dapil yang belum terisi akan menjadi fokus kami ke depan,” tutupnya. (*van)
