KUKAR: Ribuan guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerima insentif selama empat bulan terakhir. Persoalan ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama pihak terkait yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (30/4/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Andi Faisal. Dalam rapat itu terungkap bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan masih menunggu advis dari pihak kejaksaan terkait aspek regulasi.
“Dinas Pendidikan tadi sudah mengajukan Legal Opinion (LO) ke kejaksaan. Jadi tinggal menunggu itu saja. Kalau sudah selesai, insya Allah minggu depan insentif sudah bisa dibayarkan,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, kendala yang terjadi berkaitan dengan penyesuaian terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Faisal menegaskan anggaran untuk insentif guru honorer sebenarnya sudah tersedia dan tidak menjadi persoalan.
“Anggarannya sudah ada, sudah aman. Tinggal masalah regulasi saja. Kalau itu sudah clear, langsung masuk ke BPKAD dan segera diproses,” tegasnya.
Faisal juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Pendidikan dalam mempercepat penyelesaian, mengingat insentif tersebut merupakan hak guru yang telah menjalankan kewajibannya.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak ada alasan untuk tidak membayar. Guru sudah bekerja, maka haknya harus dipenuhi,” katanya.
Komisi IV DPRD Kukar memastikan akan terus mengawal proses ini. Dalam waktu dekat, mereka berencana kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau perkembangan penyelesaian.
Sementara itu, Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainudin, mengapresiasi langkah DPRD yang memfasilitasi perjuangan kesejahteraan guru, khususnya non-ASN yang terdampak langsung keterlambatan ini.
“Insentif yang ditunggu-tunggu selama ini memang sudah empat bulan belum cair. Kami memahami karena ada regulasi yang perlu disempurnakan dan membutuhkan advis dari kejaksaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, PGRI akan terus mengawal proses pencairan hingga tuntas, mengingat kesejahteraan guru merupakan prioritas utama organisasi.
Terkait besaran insentif, Nasruddin menyebut nominalnya berbeda di setiap wilayah. wilayah terpencil seperti Tabang dan wilayah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten disebut memiliki nominal lebih tinggi.
Para guru honorer di Kukar kini berharap pencairan insentif dapat segera terealisasi dalam waktu dekat setelah proses administrasi rampung. (*van)
