BALIKPAPAN: Wacana penerapan Work From Home (WFH) atau belajar dari rumah bagi siswa di Balikpapan dengan alasan efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu perdebatan. Kebijakan ini dinilai berisiko mengorbankan kualitas pendidikan, hanya demi penghematan energi yang belum tentu efektif.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iim, menilai rencana tersebut belum matang. Ia bahkan mengaku belum menerima koordinasi resmi dari pemerintah terkait wacana tersebut.
Namun secara tegas, ia menyatakan penolakan jika pembelajaran kembali dialihkan ke sistem daring seperti masa pandemi Covid 19.
“Dampak belajar online itu banyak. Anak-anak pegang HP, saat istirahat mereka bisa membuka apa saja. Saya lebih setuju tetap belajar tatap muka di sekolah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, sekolah bukan sekadar tempat belajar akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan pengawasan perilaku anak. Jika pembelajaran dilakukan dari rumah, aspek tersebut dikhawatirkan akan melemah.
Selain itu, ia menyoroti potensi kontradiksi kebijakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar tidak muncul situasi di mana siswa tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan, meski proses belajar dilakukan dari rumah.
“Jangan sampai anak-anak belajar di rumah, tapi harus ke sekolah ambil MBG. Itu sama saja, tetap pakai energi juga. Lebih baik anak sekolah saja,” tegas Legislatif PKS.
Kondisi tersebut dinilai justru bertolak belakang dengan tujuan awal efisiensi BBM. Alih-alih menghemat energi, kebijakan yang tidak sinkron berpotensi menambah mobilitas masyarakat.
Hingga kini, belum ada kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terkait penerapan WFH bagi siswa.
Iim pun mendorong pemerintah untuk mencari alternatif lain yang lebih tepat sasaran. Ia menyarankan efisiensi energi dilakukan di sektor lain tanpa mengganggu proses belajar mengajar.
“Jangan sampai anak-anak justru dirugikan. Kalau tujuannya efisiensi, harus dicari cara lain,” katanya.
Ia berharap setiap kebijakan yang diambil benar-benar melalui kajian matang agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, sekaligus tetap menjaga kualitas pendidikan.
Di tengah upaya penghematan energi, ia menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya menjadi sektor yang dikompromikan.(las)
