KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar audiensi bersama Forum Kontraktor di ruang kerja Bupati Kukar, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas kejelasan pembayaran utang pemerintah daerah kepada para kontraktor atas pekerjaan tahun anggaran 2025.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan, para kontraktor datang untuk mempertanyakan kepastian pembayaran, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri. Para kontraktor, juga mendapat tekanan dari para pekerja mereka yang menunggu pembayaran upah.
“Tadi kami didatangi oleh kawan-kawan dari forum kontraktor yang mempertanyakan kejelasan pembayaran atas utang pemerintah daerah tahun 2025. Apalagi sekarang sudah mendekati Lebaran, sehingga mereka juga mendapat tekanan dari para pegawai, tukang, dan pekerja lainnya untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, strategi yang diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut adalah dengan meminjam dana dari Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar. Nilai tersebut sesuai dengan hasil audit utang pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Inspektorat.
Menurutnya, pihaknya juga langsung menghubungi Bank Kaltimtara untuk meminta percepatan proses pencairan dana, karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya proses akad kredit.
“Tadi kami bahkan menelepon pihak Bank Kaltimtara di depan para kontraktor untuk meminta agar proses akad kredit bisa dilaksanakan secepatnya, kalau memungkinkan besok,” katanya.
Ia memperkirakan jika proses akad kredit dapat dilakukan dalam waktu dekat, maka pencairan dana dari pihak bank bisa dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat pada awal pekan depan.
“Perhitungan kami, jika besok akad kredit bisa dilakukan, maka pada sore hari atau paling lambat Senin (16/3/2026), pagi dana dari Bank Kaltimtara sudah bisa dicairkan. Setelah dana masuk ke kas daerah, maka akan langsung kami bayarkan kepada para rekanan,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau para kontraktor untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dalam proses administrasi, mulai dari pembuatan SPP dan SPM hingga penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan pembayaran.
“Kami berharap teman-teman kontraktor bisa bersabar. Mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakan akad kredit sehingga proses pembayaran bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Forum Kontraktor, Novi Pratidina, mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan langsung dari Bupati Kukar terkait rencana pembayaran kepada pihak ketiga.
“Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, kemungkinan pada hari Senin sudah bisa mulai dilakukan eksekusi pembayaran. Namun saat ini masih menunggu kepastian dari pihak perbankan,” ujarnya.
Ia menyebut nilai pembayaran yang akan direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar, meskipun angka pastinya masih menunggu data resmi dari pemerintah daerah.
“Rata-rata pekerjaan yang ditagihkan sebenarnya sudah selesai 100 persen, tetapi pembayarannya memang belum dilakukan sama sekali. Ada juga yang sebelumnya sudah menerima uang muka sehingga sisa pembayarannya berbeda-beda,” jelasnya.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan melibatkan ratusan kontraktor.
“Kalau dengan nilai sekitar Rp800 miliar tentu tidak mungkin hanya satu atau dua kontraktor saja. Kemungkinan jumlahnya ratusan karena pekerjaannya juga bermacam-macam dan tersebar di berbagai wilayah di Kukar,” pungkasnya. (*van)
