KUKAR : Perintah langsung dari Ketua Umum pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa, seluruh kader partai tidak boleh sama sekali mengelola dapur MBG, termasuk terlibat sebagai pengurus maupun kontraktor.
Instruksi tersebut bersifat tegas dan wajib dipatuhi oleh seluruh kader di berbagai tingkatan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang juga kader PDIP, Ahmad Yani, menegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekadar imbauan biasa, melainkan perintah resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
“Nah ini bukan lagi semacam selembaran kertas pemberitahuan, tapi ini adalah perintah dari Ketua Umum Partai, dari DPP PDI Perjuangan, bahwa semua kader PDI Perjuangan tidak diperbolehkan mengurus MBG, apalagi menjadi kontraktor MBG. Itu adalah perintah,” tegasnya, Senin (2/3/2026).
Ia menekankan, siapapun kader yang mengatasnamakan PDIP harus memahami bahwa keputusan tersebut bersifat mutlak. Tidak ada ruang kompromi bagi kader yang tetap ingin terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya indikasi kader atau anggota DPRD dari PDIP yang mengurus MBG, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Ia mempersilakan masyarakat untuk melaporkan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai.
“Kalau misalnya ada indikasi-indikasi ada anggota DPRD atau kader partai yang mengurus MBG, ya dilaporkan saja ke DPC partai. Tentu akan ditindaklanjuti, karena itu adalah perintah Dewan Pimpinan Pusat,” ujarnya.
Ia juga menyebut, hingga saat ini dirinya tidak mengetahui adanya kader PDIP di Kukar yang terlibat dalam pengelolaan MBG. Menurutnya, partai tetap konsisten mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.
“Pada intinya, PDI Perjuangan konsisten bahwa untuk MBG kita tidak mengurus dan bahkan tidak terlibat. Karena itu adalah perintah partai,” pungkasnya. (*van)
