BALIKPAPAN: Dibulan Ramadan 1447 Hijriah, DPRD Kota Balikpapan menyoroti dua isu krusial yang kerap muncul setiap tahun yakni stabilitas harga bahan pokok dan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan perlunya sistem yang lebih terstruktur, agar gejolak pasokan dan harga dapat dicegah sejak awal.
Menurut Budiono, Dinas Perdagangan (Disdag) sejauh ini telah melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok.
Namun, Inspeksi Mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD dinilai masih bersifat insidental dan belum menyentuh akar persoalan distribusi.
“Operasi pasar harus dijaga stabilitas pasokannya. Ke depan, kita perlu sistem yang lebih baik seperti di DKI Jakarta,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Budiono mencontohkan pola pengelolaan pangan di DKI Jakarta melalui Perumda yang menjalin kerja sama langsung dengan petani dan produsen, mulai dari penghasil beras hingga bawang. Komoditas tersebut disimpan di gudang milik pemerintah daerah, sebelum didistribusikan ke pasar dengan harga yang lebih terkendali.
Dengan model ini, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan pengendalian harga lebih efektif.
“Kalau sistemnya terintegrasi, harga bisa lebih terkontrol dan masyarakat lebih sejahtera,” jelasnya.
Ia menilai Balikpapan perlu mengkaji skema serupa agar tidak selalu bergantung pada mekanisme pasar yang rentan terhadap lonjakan harga saat permintaan meningkat, khususnya di bulan Ramadan.
Selain bahan pokok, Budiono juga menyoroti distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini tengah mengusulkan penambahan kuota, namun realisasinya belum terealisasi.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata keterbatasan kuota, melainkan ketidaktepatan sasaran distribusi. Ia menyebut masih ada masyarakat mampu yang membeli LPG subsidi, sehingga mengurangi jatah warga yang benar-benar berhak.
“Yang tidak tepat sasaran ini menjadi persoalan. Seharusnya yang membeli LPG subsidi adalah masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Terkait sanksi atas penyalahgunaan distribusi, Budiono menyebut hal tersebut menjadi kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai pihak penyalur.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pihak terkait agar distribusi bahan pokok maupun LPG subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sistem pengawasan yang lebih kuat dan distribusi yang terkelola baik, Budiono berharap Ramadan tahun ini dapat dilalui masyarakat Balikpapan tanpa gejolak harga maupun kelangkaan kebutuhan pokok.(las)
