KUKAR: Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi demonstrasi terkait keterlambatan pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap II. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), pada Selasa (18/11/2025). Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki layanan penyaluran Beasiswa Kukar Idaman.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten (Setkab) Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan bahwa Pemkab selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan masukan maupun kritik. Ia menyebutkan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya, terutama terkait keluhan sejumlah penerima beasiswa yang baru mendapatkan separuh dari hak mereka.
“Mereka tetap bisa menerima kami untuk memberikan penjelasan. Dan pertemuan hari ini bagian daripada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan beasiswa yang mungkin masih separuh diterima oleh adik-adik mahasiswa dan pelajar yang lain,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa proses pencairan tahap kedua terus berjalan. Menurutnya, sebagian besar penerima sebenarnya telah menerima bantuan tersebut, meski masih ada beberapa yang menunggu proses administrasi.
“Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, bahwa sampai saat ini sudah ada proses yang berjalan, dan sebagian besar sudah menerima beasiswa tahap kedua ini,” ujarnya.
Taufik juga menilai kritik mahasiswa sebagai dorongan positif bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dasar, khususnya terkait bantuan pendidikan.
“Namanya mahasiswa ya kita support saja apa yang disampaikan. Artinya ada kondisi yang memang perlu dorongan penguatan. Itu sangat positif sekali,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa aksi mahasiswa menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk mempercepat pelayanan publik.
“Dengan adanya aksi-aksi mahasiswa ini, hal yang positif bagi kami karena memberi dorongan penguatan untuk percepatannya memberikan pelayanan,” katanya.
Terkait kuota beasiswa untuk tahun depan, Taufik menyampaikan bahwa jumlahnya kemungkinan besar mengacu pada kuota tahun berjalan, namun tetap bergantung pada kebijakan kepala daerah.
“Yang jelas kita melihat kuota yang ada. Kuota yang ada itu yang sesuai dengan tahun ini, itu yang menjadi dasar. Dan mudah-mudahan kalau dalam proses perkembangan kebijakan Bupati sesuai visi misinya, mungkin bisa lebih dari itu. Insya Allah,” ungkapnya
Sementara itu, Koordinator aksi, Nunuk Purwanto, menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus kritik terhadap lambannya proses pencairan. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menunggu mahasiswa menyampaikan keluhan atau turun ke jalan terlebih dahulu sebelum ada langkah nyata percepatan pencairan.
“Ketika mahasiswa bersuara, membuat pernyataan di media sosial, atau menyebarkan pamflet soal aksi, barulah muncul mekanisme percepatan pencairan. Ini selalu berulang. Tidak seharusnya pencairan beasiswa bergantung pada tekanan mahasiswa,” tegas Nunuk. (*van)
