KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pemaparan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah (RKA) tahun 2026 di Gedung Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, dan dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa rapat tersebut digelar untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kondisi aktual keuangan daerah, khususnya setelah adanya perubahan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Hari ini kita melakukan rapat untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun oleh OPD dengan anggaran yang kita dapatkan dari pusat seperti TKD (Transfer ke Daerah),” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, dana bagi hasil (DBH) yang semula direncanakan sebesar Rp5,7 triliun ternyata setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) hanya terealisasi Rp1,5 triliun. Hal ini berdampak langsung pada penyesuaian total APBD Kukar tahun 2026, yang diperkirakan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, dari rencana awal Rp7,5 triliun yang tertuang dalam RKPD.
Aulia menyebutkan, saat penyusunan RKPD sebelumnya, RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030 belum mulai disusun, sehingga belum dilakukan penyesuaian antara keduanya.
“Sekarang RPJMD kita sudah hampir final, sudah dibahas bersama DPRD dan disepakati pula dengan OIKN, terutama terkait delineasi wilayah Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu dan Loa Janan,” ungkapnya.
Dengan sudah selarasnya arah kebijakan eksekutif dan legislatif, Aulia meminta seluruh OPD menyesuaikan perencanaannya dengan dokumen RPJMD yang baru. Ia menyebutkan, ada tiga hal utama yang harus dipastikan masuk dalam RKA 2026.
“Pertama, memastikan belanja standar pelayanan minimal terakomodir. Kedua, program prioritas nasional dalam Asta Cita juga terakomodir. Ketiga, memastikan seluruh program dedikasi Kukar Idaman Terbaik masuk dalam perencanaan tahun 2026,” jelasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, seluruh perencanaan OPD akan disisir kembali. Penyesuaian juga dilakukan berdasarkan hasil retreat Sekda Kukar bersama Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor, yang menekankan efisiensi anggaran.
“Arahan dari retreat kemarin jelas, kita harus mengurangi perjalanan dinas dan belanja-belanja yang sifatnya dokumentori. Yang harus dipastikan adalah belanja yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan perumahan bagi korban bencana, dan pemeliharaan perlengkapan jalan,” tegas Aulia.
Menurutnya, fokus utama Pemkab Kukar ke depan adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya visi besar Kukar Idaman Terbaik.(*van)
