KUKAR : Pemerintah Kecamatan Anggana melaksanakan kegiatan Desk Sinkronisasi dan Verifikasi Data Aplikasi BECIK V2, berlangsung di ruang rapat Kantor Camat Anggana, Selasa (15/7/2025) lalu.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Muhammad Yusran Darma, turut hadir sekaligus memberikan arahan dan asistensi teknis selama kegiatan berlangsung.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Camat Anggana, Hj. Eka Isnawati, serta diikuti oleh tim teknis dan para operator data dari berbagai bidang. Turut hadir pula perwakilan dari Pendekar Idaman.
Saat dikonfirmasi, Muhammad Yusran Darma mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat pengisian 10 indikator pembangunan desa dalam sistem aplikasi BECIK versi terbaru, sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Namun, hasil evaluasi sementara masih menunjukkan adanya sejumlah kekosongan data yang berpotensi menghambat penyusunan perencanaan berbasis bukti.
Ia mengungkapkan, bahwa penggunaan BECIK V2 bukan hanya sekadar untuk mengejar kecepatan pelaporan, tetapi juga menuntut ketepatan dan tanggung jawab.
“Dengan BECIK V2, kita membangun fondasi pemerintahan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan transparan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data capaian kinerja dari masing-masing bidang di lingkungan kecamatan telah tersinkronisasi secara baik, valid, serta sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, aplikasi BECIK V2 adalah sistem data terintegrasi berbasis tugas dan fungsi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Versi terbaru ini, BECIK V.2, menekankan pada sinkronisasi dan verifikasi data desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan transparan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan akurasi data dalam pengisian 10 indikator pembangunan desa.
BECIK (Sistem Data Terintegrasi) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bappeda Kutai Kartanegara untuk mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sehingga data dapat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. (Rd/Adv)
