KUKAR: Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Kalimantan Timur Tahun 2025 resmi digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rangka Meningkatkan Peran Otonomi Daerah.”
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili oleh Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepercayaan yang diberikan kepada Kukar sebagai tuan rumah kegiatan strategis ini.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah memberikan amanah kepada Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah Rakor Pemerintahan se-Kaltim tahun 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Akhmad Taufik menegaskan pentingnya semangat kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kerja-kerja kolaboratif menjadi kunci dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana membangun kerja kolaboratif, tidak hanya antara pemerintah dan dunia usaha atau masyarakat, tetapi terlebih dahulu di antara sesama pemerintah daerah. Sebab, ego sektoral dan eksklusivitas antar daerah masih sering menjadi hambatan dalam mewujudkan kerja sama yang solid,” terangnya.
Ia menambahkan, Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk menurunkan ego antardaerah sekaligus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.
“Kami menaruh harapan besar agar melalui forum ini, kerja sama antardaerah benar-benar bisa diwujudkan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti, dua isu strategis penting dalam bidang pemerintahan daerah, yakni penguatan batas wilayah dan kerja sama antar daerah. Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah batas wilayah yang belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah pusat, khususnya antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
“Dari tujuh daerah yang berbatasan langsung dengan Kukar, hanya batas wilayah dengan Kutai Barat yang hingga kini belum memiliki Permendagri terkait penetapan dan penegasan garis batas. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama dalam forum seperti ini,” jelasnya.
Selain soal batas wilayah, Akhmad Taufik juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama antar daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang bersifat lintas wilayah, seperti infrastruktur, bencana, wabah penyakit, pendidikan, dan kesehatan.
Ia mencontohkan kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda dalam membahas pembangunan sumur retensi guna mengurangi risiko banjir di kawasan akses menuju Bandara APT Pranoto.
“Kedua daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap infrastruktur ini, dan ini contoh konkret pentingnya kerja sama lintas batas administratif,” ujarnya.
Melalui kegiatan Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap akan terbangun komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
“Kami berharap Rakor ini mampu memfasilitasi komunikasi, koordinasi, bahkan evaluasi antar instansi daerah yang selama ini masih kurang optimal,” pungkasnya.(*van)
