BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos), melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) terhadap sekitar 41 ribu keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Langkah ini diambil sebagai upaya memperbaiki akurasi data agar penyaluran bantuan sosial pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan bahwa DTSE menjadi basis utama berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, hingga bantuan sosial lainnya yang sebagian besar disalurkan dalam bentuk bantuan tunai.
“Dengan menggunakan data lama, potensi salah sasaran cukup besar. Ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak justru menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan malah tidak terdata,” ujar Edy, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan tingkat ketidaktepatan data sebelumnya masih cukup tinggi. Sebagian data dinilai sudah tidak relevan, terutama data yang digunakan sejak masa pandemi Covid-19.
Selain itu, faktor kepentingan tertentu, baik sosial maupun politik, juga disebut sempat memengaruhi validitas data penerima bantuan di masa lalu.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan menurunkan sebanyak 280 enumerator atau petugas pendata, yang melakukan pencacahan ulang secara langsung ke lapangan. Para enumerator menyasar keluarga penerima bantuan di seluruh wilayah Kota Balikpapan.
“Pendataan dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan kecamatan, kelurahan, dan mitra terkait. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan khusus dan bekerja sesuai standar pendataan BPS,” jelas Edy.
Ia menegaskan bahwa para enumerator diminta bekerja secara profesional dan independen, tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk tokoh masyarakat, pengurus RT, maupun kepentingan lainnya.
“Setiap usulan atau arahan dari pihak luar tetap harus diverifikasi di lapangan. Tidak bisa langsung diterima tanpa pembuktian faktual,” tegasnya.
Selain memverifikasi data lama, pembaruan DTSE juga memperhatikan dinamika kondisi sosial ekonomi warga. Warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami peningkatan kesejahteraan akan disesuaikan dalam data.
Sebaliknya, warga yang baru mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana, sakit berat, atau faktor lainnya dapat diusulkan masuk dalam data baru.
Edy menambahkan, seluruh enumerator telah dibekali surat tugas dan Surat Keputusan (SK) resmi, serta saat ini telah mulai melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
“Melalui pembaruan data ini, kami berharap DTSE Balikpapan menjadi lebih valid dan akurat, sehingga bantuan sosial yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.(las)
