KUKAR: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Ia menilai, tidak boleh lagi ada masyarakat di Kukar yang belum menikmati akses air bersih.
Menurut Ahmad Yani, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan seluruh wilayah di Kukar terlayani jaringan air bersih tanpa terkecuali. “Tidak boleh ada alasan, semua harus bisa menikmati air bersih,” tegasnya pada Jumat (31/10/2025).
Ia menuturkan, berbagai program pembangunan daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan infrastruktur air bersih. Hal itu meliputi pembangunan instalasi pengolahan air, jaringan perpipaan, hingga perluasan layanan PDAM ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
“Kalau butuh instalasi, butuh pemipaan, itu harus masuk dalam APBD 2026. Program lain bisa ditunda, tapi air bersih harus jalan. Ini menyangkut hak dasar rakyat,” ujarnya menegaskan.
Yani juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kukar benar-benar serius dalam menuntaskan persoalan air bersih. Ia menekankan bahwa APBD sebagai uang rakyat harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.
“Anggarannya kan dari rakyat juga, jadi harus kembali untuk rakyat,” katanya.
DPRD Kukar, akan terus mendorong dan mengawasi agar program prioritas ini benar-benar terealisasi di lapangan. Ia meminta kepada perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), agar menyiapkan anggaran dan perencanaan secara matang.
“Kami minta Perkim benar-benar menganggarkan. Tidak boleh ada alasan, kalau anggarannya besar ya bisa pakai sistem multiyears. Yang penting pekerjaan itu jalan dan tuntas,” jelas Yani.
Ia menambahkan, skema multiyears bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di berbagai wilayah Kukar. Dengan sistem itu, proyek bisa berlanjut hingga selesai tanpa terkendala batasan anggaran tahunan.
Menurutnya, penyediaan air bersih tidak bisa lagi dianggap program tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Air bersih itu tidak bisa ditunda, tidak bisa ditiadakan, dan tidak bisa dihalangi dengan alasan apapun,” tuturnya.
Yani menegaskan komitmen DPRD Kukar untuk terus berpihak pada kepentingan rakyat. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum tuntasnya persoalan air bersih di seluruh wilayah Kukar.
“Tugas kita adalah mengurus rakyat, dan salah satu yang paling mendasar adalah memastikan air bersih sampai ke rumah mereka,” pungkasnya.(*van)
