KUKAR: Pemerintah Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, mendukung penuh pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Tanoto Foundation melalui program Study Baseline 2.0, yang difokuskan pada pencegahan stunting. Kegiatan tersebut melibatkan 50 responden dari kalangan ibu hamil serta ibu dengan anak usia maksimal dua tahun di wilayah Timbau.
Lurah Timbau Marten Hedy Yudha Murhans menjelaskan, pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh tim pengamat survei yang bekerja sama dengan PT Meria Priset. “Kami dari kelurahan mendukung penuh kegiatan ini, karena berkaitan dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayah Timbau,” ungkapnya pada Jumat (12/9/2025).
Untuk kelancaran survei, pihak kelurahan telah menghubungkan tim survei dengan kader posyandu yang ada di Timbau. Saat ini terdapat 12 posyandu balita di wilayah tersebut yang siap membantu pendataan. Selain itu, pihak ketiga juga turut dilibatkan untuk memastikan pengumpulan data berjalan sesuai target.
Menurut Marten, meski masih dalam tahap pendataan, pihaknya optimistis kegiatan ini akan memberi dampak positif. “Kalau bicara efektivitas memang masih tahap awal, tetapi saya yakin pengaruh dari Tanoto Foundation terhadap pencegahan stunting pasti ada. Harapannya program ini bisa memberikan hasil yang signifikan,”
Fokus utama dari survei ini adalah mempelajari perilaku masyarakat. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penyusunan program, apakah berupa pelatihan, sosialisasi, maupun kegiatan lain yang dapat mendorong pola hidup sehat di masyarakat. “Kita berharap masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat terhindar dari stunting,” tambahnya.
Selain mendukung survei dari Tanoto Foundation, Kelurahan Timbau juga telah menjalankan sejumlah program pembagian makanan bergizi. Salah satunya pemberian makanan bergizi bagi balita yang terindikasi kekurangan berat badan maupun tinggi badan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan puskesmas, PKK, posyandu, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Melalui anggaran Rp50 juta per RT, pihak kelurahan juga mewajibkan setiap RT untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pemberian makanan bergizi. “Alhamdulillah, dari intervensi yang sudah dilakukan kemarin, semuanya berjalan dengan baik,” katanya.(*van)
