KUKAR: Akses utama penghubung Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, menuju ibu kota kecamatan kembali lumpuh setelah badan jalan amblas akibat longsor pada Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 12.00 Wita. Kejadian ini merupakan longsor kedua di lokasi yang sama dalam beberapa waktu terakhir dan kembali memicu kekhawatiran masyarakat.
Merespons kejadian tersebut, Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil VI, Taufik Ridianur, langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Batuq, Suwandi, untuk memastikan penanganan darurat segera dilakukan.
“Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kades. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka jalan alternatif di sisi darat agar masyarakat tetap bisa melintas, minimal menggunakan sepeda motor,” ujar Taufik.
Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Batuq dengan ibu kota Kecamatan Muara Muntai. Jalan itu juga menjadi jalur masyarakat Desa Tanjung Batu hingga warga dari wilayah Kutai Barat yang setiap hari melintas.
Taufik memastikan DPRD Kukar akan segera melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi permanen terhadap longsor yang terus berulang.
“Kami akan turun bersama dinas terkait untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Penanganannya harus berdasarkan kajian teknis karena ini berkaitan dengan kondisi alam dan abrasi,” katanya.
Ia mengungkapkan, usulan penanganan permanen sebenarnya telah diajukan setelah longsor pertama. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.
Meski demikian, Taufik berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi agar akses masyarakat tidak terus terganggu.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melintasi area longsor karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan. Pemerintah desa, lanjutnya, telah memasang rambu pengaman di sekitar lokasi.
Sementara itu, Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian menilai penyebab utama longsor tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga diperparah oleh gelombang yang ditimbulkan lalu lintas tongkang batu bara di alur sungai.
“Daerah itu merupakan tikungan sungai yang memang menjadi titik hantaman arus. Ketika ditambah gelombang dari aktivitas tongkang, abrasi semakin cepat dan badan jalan menjadi rawan longsor,” jelasnya.
Sopan mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah pusat untuk membangun turap di titik-titik rawan abrasi.
Menurutnya, pembangunan turap menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi hantaman arus sungai sekaligus melindungi infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat di Kecamatan Muara Muntai.
“Kalau hanya perbaikan sementara, persoalan ini akan terus berulang. Yang dibutuhkan adalah perlindungan tebing sungai agar abrasi bisa dikendalikan,” tegasnya. (and)
