KUKAR: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya diarahkan untuk mendukung pemenuhan layanan dasar masyarakat, program dedikasi kepala daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril, mengatakan penentuan prioritas pembangunan tidak dilakukan dengan memisahkan setiap sektor. Sebaliknya, seluruh program pembangunan perlu saling terhubung agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kalau prioritas itu sebenarnya salah satunya yang paling penting adalah layanan SPM. Kemudian juga prioritas daerah, dalam hal ini program dedikasi Pak Bupati. Yang pastinya juga terkait dengan layanan dasar,” ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan daerah juga harus memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus mendukung arah kebijakan prioritas nasional.
Dalam pelaksanaannya, infrastruktur memiliki peran strategis karena menjadi penunjang berbagai sektor pelayanan dan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat kegiatan ekonomi.
Ia mencontohkan, akses jalan menuju sekolah menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pelayanan pendidikan. Begitu pula dengan akses menuju fasilitas kesehatan yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat menjangkau layanan medis dengan lebih mudah.
Selain mendukung pelayanan dasar, infrastruktur juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui peningkatan akses menuju kawasan wisata yang berpotensi menarik kunjungan masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi setempat.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan kebutuhan lintas sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya melihat pembangunan jalan sebagai proyek tersendiri, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan pengembangan potensi wilayah.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas ketika memiliki keterkaitan dengan kebutuhan utama daerah, terutama dalam mendukung pelayanan dasar dan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan.
“Jadi, infrastruktur menjadi prioritas ketika mendukung prioritas daerah yang bersifat layanan dasar. Tidak ada pengotak-kotakan, misalnya pendidikan sendiri, kesehatan sendiri. Infrastruktur itu mendukung semua sektor,” pungkasnya. (Adv/Van)
