KUKAR : Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, integritas, dan profesionalitas dalam setiap tata kelola administrasi. Hal ini ditegaskan Kepala DPU Kukar, Wiyono, saat memimpin rapat koordinasi lintas bidang yang digelar menyikapi isu terkait dugaan adanya pungutan administrasi di lingkungan instansi tersebut.
Menurut Wiyono, seluruh proses administrasi di DPU Kukar, baik yang berkaitan dengan pembuatan kontrak, pemeriksaan dokumen, maupun pencairan dana, telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) di luar ketentuan resmi.
“Tidak ada pungutan tambahan di luar aturan. Semua tahapan administrasi harus melalui prosedur resmi. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan DPU Kukar,” tegas Wiyono.
Sebagai langkah nyata, DPU Kukar akan menerbitkan surat edaran resmi yang menjelaskan prosedur administrasi secara detail. Surat edaran tersebut diharapkan menjadi pedoman seragam di seluruh bidang, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan aturan.
Selain itu, DPU Kukar juga memperkuat mekanisme pengawasan internal. Menurut Wiyono, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah potensi penyimpangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
“Setiap masukan dan kritik yang datang dari masyarakat maupun mitra kerja akan selalu kami jadikan bahan evaluasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang optimal,” jelasnya.
Tidak hanya berhenti pada pengawasan manual, DPU Kukar kini juga mulai beralih ke sistem berbasis digital. Salah satu inovasi yang sedang disiapkan adalah penerapan sistem e-kontrak, yang akan mengubah mekanisme pembuatan kontrak menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Ke depan, semua tahapan akan diarahkan menggunakan sistem elektronik. Dengan e-kontrak, tata kelola administrasi akan lebih modern, efisien, serta dapat meminimalisasi ruang untuk praktik yang tidak sesuai aturan,” tambah Wiyono.
Penerapan sistem berbasis digital ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Kukar dalam mendorong reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
DPU Kukar turut menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Bagi Wiyono, kepercayaan publik merupakan modal penting dalam membangun sinergi antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap pekerjaan, baik yang bersifat administrasi maupun teknis, benar-benar dijalankan dengan profesional. Kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama, dan itu akan terus kami jaga,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah penguatan tersebut, DPU Kukar menegaskan diri siap menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan terpercaya, demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Adv/and)
