KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan pemasangan tandon air dan hidran di kawasan rawan kebakaran, khususnya di wilayah Danau Aji, Kecamatan Tenggarong.
Upaya ini dilakukan untuk memperkuat mitigasi sekaligus mempercepat penanganan apabila kebakaran kembali terjadi di kawasan permukiman padat penduduk.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Kukar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar mengenai sejumlah kendala dalam upaya pencegahan kebakaran di kawasan yang telah dipetakan sebagai zona merah.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan adalah penolakan sebagian masyarakat terhadap pemasangan sarana pencegahan kebakaran, seperti tandon air berkapasitas 5.000 liter dan titik-titik penyaluran air.
“Kita mendapat laporan beberapa hari lalu dari teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran yang ingin berdiskusi bersama. Makanya, akhirnya kita fasilitasi. Tadi kita sudah berdiskusi dan memang ada beberapa kendala yang disampaikan teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Kukar mengundang camat, lurah, dan Forum RT untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan sarana pendukung pemadaman kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka.
Faisal berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemasangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko dan meminimalkan dampak kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk yang memiliki akses terbatas bagi kendaraan pemadam.
Selain edukasi masyarakat, DPRD Kukar juga mendorong percepatan penyediaan tandon air dan penguatan jaringan distribusi air. Dalam rapat tersebut, Perkim diminta menyiapkan minimal dua hingga tiga tandon, sedangkan dukungan dari perusahaan daerah dan pihak lainnya akan diupayakan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
DPRD juga meminta PDAM memperhatikan jaringan air agar pasokan dapat menjangkau gang-gang permukiman. Menurut Andi Faisal, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala saat kebakaran besar terjadi di Tenggarong.
“Kendala kemarin saat kebakaran besar adalah pasokan air yang kurang dan pengisian kembali yang lambat. Ternyata, beberapa pipa juga tidak memiliki air. Ini yang disampaikan kepada kita dan ke depan harus diperbaiki,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemasangan sekitar 20 titik hidran di kawasan Danau Aji turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Keberadaan hidran diharapkan memudahkan petugas mendapatkan pasokan air saat melakukan pemadaman.
Untuk jangka panjang, DPRD Kukar juga berencana mengusulkan penyediaan kendaraan operasional di setiap kelurahan melalui pembahasan anggaran. Kendaraan jenis pikap diharapkan dapat mendukung mobilisasi petugas dan mempercepat respons awal sebelum armada pemadam kebakaran tiba.
Selain itu, Perkim diminta menyusun kajian penataan kawasan padat penduduk, bukan hanya di Danau Aji, tetapi juga di wilayah lain yang berpotensi menjadi zona merah kebakaran. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Kita ingin persoalan ini ditindaklanjuti bersama. Bukan hanya menyiapkan tandon dan hidran, tetapi juga memperbaiki jaringan air, mengedukasi masyarakat, serta mengkaji penataan kawasan padat penduduk. Harapannya, langkah-langkah ini bisa mempercepat penanganan dan mengurangi risiko kebakaran di Kukar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar, Fida Hurasani, menyambut baik dukungan DPRD terhadap upaya penanganan kawasan rawan kebakaran. Ia mengatakan, pihaknya telah memaparkan sejumlah kebutuhan dan kendala di lapangan agar dapat menjadi perhatian bersama.
Fida menegaskan, kebutuhan tandon air berkapasitas besar menjadi salah satu prioritas jangka pendek. Menurutnya, ketersediaan sumber air di dekat permukiman dapat membantu petugas menangani kebakaran dengan lebih cepat tanpa terlalu bergantung pada pengisian ulang dari lokasi yang jauh.
“Kalau ditanya apa yang dibutuhkan Damkar, saya butuh cepat. Untuk jangka pendek, saya membutuhkan tandon berkapasitas besar. Kalau bisa, hari ini juga sudah ada. Dengan mitigasi kebakaran seperti itu, saya yakin kejadian serupa bisa lebih cepat ditangani,” ungkapnya.
Ia menyebut, kawasan Danau Aji perlu menjadi prioritas penanganan karena masih membutuhkan langkah konkret untuk mengurangi risiko kebakaran. Meski demikian, upaya mitigasi juga perlu diperluas ke wilayah lain yang telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan.
Terkait pemasangan hidran, Fida menjelaskan bahwa titik penempatannya telah dibahas bersama instansi terkait. PDAM diharapkan dapat menyiapkan jaringan atau titik sambungan air yang memungkinkan, sedangkan pengadaan hidran akan diupayakan melalui koordinasi dengan pihak yang berpotensi memberikan dukungan pembiayaan.
Menurutnya, harga satu unit hidran diperkirakan berkisar Rp15 juta hingga Rp17 juta, belum termasuk biaya pemasangan. Karena keterbatasan anggaran, dukungan CSR maupun sumber pendanaan lainnya diperlukan agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan.
“Untuk hidran, pihak PDAM siap membantu. Tinggal dalam kondisi anggaran yang tidak ada ini, kita mencari sumber pembiayaan, mungkin melalui sumbangan CSR atau sumber lainnya. Prinsipnya, PDAM yang memiliki kewenangan atas jaringan air sudah siap memfasilitasi,” jelasnya.
Selain penyediaan tandon dan hidran, ia juga mendukung pembahasan mengenai penataan kawasan padat penduduk sebagai solusi jangka panjang. Penataan tersebut dapat mencakup penyediaan lahan untuk jaringan air maupun sarana pendukung pemadaman kebakaran, dengan mempertimbangkan kondisi permukiman dan kemampuan pemerintah daerah.
Fida berharap hasil rapat bersama DPRD Kukar dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi, sehingga kebutuhan dasar penanganan kebakaran dapat terpenuhi dan petugas memiliki dukungan sarana yang memadai ketika menghadapi keadaan darurat.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan disambut baik oleh DPRD. Sebenarnya kami bukan mengeluh atau mengadu. Namun, karena diminta menyampaikan pandangan, kami sampaikan kendala dan kekurangan yang kami hadapi. Dukungan DPRD terhadap upaya penanganan kebakaran seperti ini sangat luar biasa,” pungkasnya. (Adv/Van)
