KUKAR : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa penyusunan program pembangunan pendidikan tidak dilakukan sepihak. Berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dijadikan dasar pertimbangan, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Kepala Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kukar, Ahmad Nurkhalis, menyampaikan bahwa pihaknya selalu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan memastikan program yang disusun tepat sasaran dan memiliki dampak nyata.
“Pemetaan kebutuhan sekolah kami lakukan agar jelas mana yang harus menjadi prioritas. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih terarah,” ujar Nurkhalis, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, masukan diperoleh melalui berbagai jalur. Tidak hanya dari kepala sekolah dan tokoh masyarakat, tetapi juga hasil reses anggota DPRD yang menampung aspirasi warga. Semua informasi tersebut dihimpun menjadi bahan penting dalam menetapkan skala prioritas pembangunan pendidikan.
“Masukan dari DPRD, laporan dari masyarakat, hingga komunikasi langsung dengan pihak sekolah, semuanya kami jadikan acuan,” terangnya.
Nurkhalis menambahkan, kondisi anggaran daerah yang terbatas membuat program tidak bisa dijalankan sekaligus. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi langkah kunci agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan merata.
“Setiap tahun anggaran memang ada keterbatasan. Karena itu, kami harus menentukan mana yang paling mendesak untuk segera ditangani,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi dan pemahaman bersama. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah, legislatif, sekolah, dan masyarakat diyakini dapat mempercepat terwujudnya pemerataan pendidikan di Kukar.
“Harapan kami, ada saling pengertian di antara semua pihak bahwa pembangunan ini dilakukan bertahap sesuai kemampuan daerah. Dengan dukungan bersama, kualitas pendidikan akan semakin meningkat,” tutupnya.(Adv/And)
