BALIKPAPAN: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memilih tetap menjalankan pembelajaran tatap muka penuh. Di tengah dorongan pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),
Langkah ini menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu penyeimbang dalam implementasi kebijakan efisiensi energi berbasis kerja fleksibel yang tengah digulirkan hingga Maret 2026.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan keputusan tersebut diambil karena belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penerapan WFA di lingkungan sekolah.
“Sistem kerja di sekolah berbeda dengan perkantoran, sehingga perlu pertimbangan matang, jadi kami tidak ingin terburu-buru,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, karakter Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang membutuhkan interaksi langsung antara guru dan siswa membuat kebijakan WFA tidak bisa diterapkan secara seragam seperti di instansi perkantoran.
Disdikbud pun memutuskan proses belajar tetap berjalan normal. Siswa dijadwalkan masuk sekolah seperti biasa pada 30 Maret 2026. “Kami khawatir justru mengganggu proses belajar anak-anak, kalau dipaksakan tanpa aturan yang jelas,” katanya.
Meski demikian, peluang penyesuaian kebijakan tetap terbuka. Saat ini, Disdikbud Balikpapan tengah melakukan kajian internal untuk mengantisipasi jika WFA benar-benar diterapkan di sektor pendidikan.
Kajian tersebut meliputi kesiapan infrastruktur digital, kemampuan guru dalam pembelajaran jarak jauh, hingga potensi dampaknya terhadap capaian akademik siswa.
Fenomena kehati-hatian ini tidak hanya terjadi di Balikpapan. Sejumlah daerah lain juga memilih menahan implementasi WFA di sekolah, sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
Disdikbud akan segera melakukan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Keputusan akhir tetap akan mengacu pada regulasi pusat, dengan mempertimbangkan kondisi riil di daerah.
Situasi ini menegaskan bahwa tidak semua sektor layanan publik bisa langsung beradaptasi dengan pola kerja fleksibel. Pendidikan, dengan karakter interaksi langsungnya, menjadi salah satu bidang yang paling selektif dalam merespons kebijakan tersebut. (las)
