KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat pembahasan evaluasi dan penetapan data prioritas tahun 2025 dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Kukar, Senin (1/12/2025).
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menjelaskan bahwa forum ini merupakan amanah pemerintah pusat untuk memastikan daerah menerapkan sistem Satu Data secara terintegrasi.
“Satu data ini merupakan amanah dari pemerintah pusat agar setiap daerah melaksanakan satu data di wilayah masing-masing. Forum hari ini menyepakati data prioritas tahun 2025,” ujarnya.
Vanesa mengungkapkan bahwa data prioritas tersebut nantinya akan diselaraskan dengan data kementerian, Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja daerah, serta kebutuhan data dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD.
Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kukar, beberapa unsur memiliki peran penting, yakni Bappeda sebagai sekretariat satu data, Dinas Kominfo sebagai wali data daerah, perangkat daerah sebagai produsen data, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data sektoral.
Lebih lanjut, Vanesa menyampaikan bahwa forum telah menghasilkan kesepakatan terkait jumlah data prioritas yang akan dikelola tahun depan.
“Sudah disepakati, untuk data prioritas tahun 2025 ada sekitar 3.575 data,” jelasnya.
Penetapan data prioritas ini diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, mendorong transparansi, serta memastikan seluruh data daerah tersaji secara akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh publik maupun pemangku kebijakan. (*van)
