BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menata ulang cara lama mengelola pendapatan daerah. Di tengah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), transformasi digital tak lagi sekadar pilihan, melainkan strategi bertahan. Salah satu sektor yang kini disorot serius adalah parkir dan retribusi daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa arah pembangunan kota ke depan tak bisa dilepaskan dari konsep smart city, yang berbasis data dan informasi real time. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah dibekali aplikasi masing-masing, untuk mendukung tata kelola digital.
“Semua yang berkaitan dengan retribusi di bawah BPPDRD ke depan harus cashless. Ini bukan lagi wacana, tapi arah kebijakan,” tegas Bagus, pada hari Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran retribusi menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Parkir dipandang sebagai sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal, padahal kontribusinya sangat besar bagi kas daerah.
“DBH kita berkurang. Mau tidak mau pemerintah kota harus kreatif dan inovatif. Parkir adalah salah satu potensi PAD yang harus kita maksimalkan,” ujarnya.
Namun, Bagus mengakui, transformasi parkir tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah harus menyiapkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lahan, desain lokasi yang nyaman bagi pengendara, hingga sistem pengelolaan. Skema pengelolaan pun masih dikaji, apakah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Tak hanya pusat perbelanjaan, perhatian pemerintah juga mulai diarahkan ke pasar-pasar tradisional yang selama ini belum tersentuh optimalisasi digital. Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan telah dilibatkan untuk menyiapkan langkah bertahap menuju sistem retribusi non-tunai.
“Ini memang dilakukan secara bertahap. Pak Wali Kota juga sudah menginstruksikan agar kajian segera diselesaikan dan pelaksanaannya dipercepat,” tambahnya.
Transformasi ini sejalan dengan dukungan Bank Indonesia yang mendorong perluasan transaksi non-tunai di seluruh sektor ekonomi.
Menurut Bagus, digitalisasi bukan hanya memudahkan pemerintah, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengelola pendapatan.
Meski masih berada dalam masa transisi, pemerintah kota menegaskan arah kebijakan sudah jelas.
Ke depan, masyarakat Balikpapan didorong untuk beradaptasi dengan teknologi dan meninggalkan transaksi tunai secara perlahan.
“Teknologi tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita harus bergerak bersama, pemerintah dan masyarakat. Ini bagian dari perubahan budaya menuju kota yang lebih transparan, efisien, dan modern,” tutupnya.(las)
