KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian nota keuangan pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Kukar berkomitmen menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah.
“Pada prinsipnya, kami menyepakati dan sepemikiran dengan DPRD. Ada langkah-langkah dan upaya yang tetap kita optimalkan di tengah efisiensi dan penurunan pendapatan. Meski ada sedikit kecemasan apakah kita sanggup membiayai Kukar di tahun depan, kami tetap optimis dengan pengalokasian anggaran yang baik,” ujarnya.
Rendi menjelaskan, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan DPRD dalam penyusunan dan pengawasan anggaran agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Beberapa hari ini kami intens rapat bersama Pak Bupati, juga dengan OPD, untuk memastikan setiap rupiah di Kukar benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita tidak mau lagi ada pola lama, banyak dokumen tapi tidak jadi beras di rumah warga,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) yang diharapkan lebih mandiri dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda harus aware, jangan hanya mengandalkan penyertaan modal. Di tengah efisiensi besar-besaran ini, insting dan inisiatif untuk meningkatkan PAD harus menyala. Kita ingin PAD Kukar bisa tumbuh, sesuai target misi 15 persen,” ungkapnya.
Terkait program 17 dedikasi Kukar Idaman Terbaik, Rendi memastikan seluruh program akan mulai dijalankan pada tahun 2026 seiring dengan penyempurnaan dokumen RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
“Semua program Kukar Idaman Terbaik harus mulai tahun depan. Sekarang tinggal penyempurnaan RPJMD yang mudah-mudahan bisa disahkan sebelum akhir tahun. Ini penting agar tahun 2026 bisa langsung berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan bahwa proses penyampaian nota keuangan APBD 2026 telah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Kita bekerja dengan konsistensi, dengan aturan, dengan mekanisme. Ini membuktikan bahwa penyampaian nota APBD sudah sesuai prosedur, sesuai aturan, dan tetap tertib,” ujarnya.
Ahmad Yani menambahkan, nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah daerah tetap konsisten pada angka Rp7,5 triliun, sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
“Pemerintah daerah tetap konsisten pada angka Rp7,5 triliun sebagaimana dalam KUAPPAS. Mudah-mudahan kita bisa bersepakat di angka itu meskipun ada penurunan dari dana perimbangan,” katanya.
Ia juga berharap pembahasan Raperda APBD dapat berjalan lancar dan disahkan menjadi Perda pada akhir November 2025.
“Mungkin hanya butuh waktu satu sampai dua minggu. Setelah itu, di minggu ketiga atau keempat sudah bisa kita setujui menjadi Perda,” terangnya.
Yani menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar setiap keputusan yang diambil dalam pembahasan APBD benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Sinergi itu penting. DPRD dan pemerintah harus sepakat, karena kalau tidak sepakat tentu pembahasan tidak bisa tuntas. Kita kedepankan kesepakatan bersama demi kemajuan Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(*van)
