KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membahas implementasi program Kredit Kukar Idaman (KKI). Kunjungan ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Rabu (20/11/24) dan bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Kukar, Dafip Haryanto, yang menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah studi tiru Pemkot Bontang terhadap keberhasilan Kukar dalam menjalankan program KKI.
“Kunjungan ini untuk berbagi pengalaman terkait program KKI. Jika di Bontang mereka memiliki program serupa dengan bunga 0%, di Kukar program ini sudah diimplementasikan sejak 2021 sebagai bagian dari RPJMD,” ujar Dafip.
Dafip mengungkapkan bahwa kunjungan Pemkot Bontang didasarkan pada rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menilai Kukar sebagai salah satu pelaksana terbaik program TPAKD di Kalimantan Timur. Bahkan, minggu sebelumnya, Pemkab Kukar juga menerima kunjungan serupa dari Kabupaten Paser.
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Ekonomi Pemkab Kukar memberikan penjelasan rinci tentang implementasi program KKI, termasuk mekanisme pengajuan kredit, peran setiap pihak dalam tim TPAKD, hingga proses percepatan realisasi program.
“Program KKI ini dirancang untuk membantu permodalan UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Semua pihak, dari pemerintah daerah hingga Bankaltimtara, terlibat untuk memastikan keberhasilan program,” jelas Dafip.
Dafip menekankan pentingnya kolaborasi maksimal dalam internal tim TPAKD agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa KKI bukanlah program bantuan bergulir tanpa tanggung jawab, melainkan sebuah inisiatif yang terarah dan sesuai dengan regulasi Bank Indonesia (BI) dan OJK.
“Program ini melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana, Bankaltimtara sebagai penjamin, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Intinya, program ini mendukung permodalan UMKM dan membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir,” imbuhnya.
Diharapkan, pengalaman Pemkab Kukar dalam mengimplementasikan KKI dapat menjadi inspirasi bagi Pemkot Bontang untuk segera meluncurkan program serupa pada tahun ini. (adv/dk)
