Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DISKOMINFO KUKAR

Awasi Kinerja OPD, Inspektorat Kukar Pastikan Proyek dan Administrasi Sesuai Aturan

242
×

Awasi Kinerja OPD, Inspektorat Kukar Pastikan Proyek dan Administrasi Sesuai Aturan

Share this article
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat. (Van/dutakaltimnews.com)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan melalui pembinaan serta pemeriksaan secara berkala. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pengawasan dilaksanakan melalui pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu (Irban). Setiap Irban memiliki tanggung jawab membina dan mengawasi sejumlah OPD maupun kecamatan.

“Di kami ada Irban satu, Irban dua dan seterusnya yang masing-masing membawa wilayah. Di dalamnya terdapat beberapa OPD dan kecamatan, sehingga semuanya sudah masuk dalam cakupan pengawasan. Pembinaan ini tetap kami lakukan setiap tahun,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Selain pengawasan rutin, Inspektorat juga menindaklanjuti permintaan review dari OPD terhadap kegiatan tertentu. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendampingan agar pelaksanaan program dan administrasi pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.

Tidak hanya itu, Inspektorat Kukar turut merespons laporan maupun aduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap laporan yang masuk akan difasilitasi dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

“Kalau ada permintaan review rutin dari kawan-kawan OPD, tentu kami respons. Termasuk aduan masyarakat juga tetap kami terima, respons, dan fasilitasi. Karena itu memang sudah menjadi bagian dari kewajiban Inspektorat,” jelasnya.

Memasuki penghujung 2026, pengawasan turut diarahkan pada pemeriksaan kegiatan dan proyek yang telah diselesaikan oleh masing-masing OPD.

Review diperlukan untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi bagian dari proses penyelesaian administrasi kegiatan.

Taufik menyebut, terdapat kemungkinan pekerjaan yang secara fisik telah selesai, tetapi pembayarannya belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun. Kondisi tersebut nantinya perlu diperhatikan dalam pencatatan kewajiban pemerintah daerah.

“Biasanya di akhir tahun kami melakukan review terhadap kegiatan atau proyek yang sudah selesai. Kalau pekerjaannya sudah selesai tetapi belum dibayar, itu biasanya masuk dalam kewajiban atau utang pemerintah daerah,” terangnya.

Ia menambahkan, review juga diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang telah rampung benar-benar memenuhi ketentuan sebelum dinyatakan selesai secara administrasi.

“Kalau proyeknya sudah selesai dan semuanya clear, tentu harus ada review dari Inspektorat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai. Jadi, setiap kegiatan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan pengawasan,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *