KUKAR: Keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Komisi IV DPRD Kukar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menuntaskan kendala administrasi agar hak para tenaga pendidik tersebut dapat segera dibayarkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan persoalan keterlambatan insentif tersebut banyak dikeluhkan para guru dalam dua hingga tiga minggu terakhir. Aspirasi disampaikan secara langsung, melalui WhatsApp, telepon, hingga saat kegiatan reses anggota DPRD.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi IV menggelar rapat bersama Disdikbud dan pihak terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus memastikan kesiapan anggaran pembayaran.
Andi Faisal mengungkapkan, persoalan keterlambatan insentif guru non-ASN merupakan masalah yang hampir setiap tahun berulang. Bahkan, dirinya telah beberapa kali memimpin rapat untuk membahas persoalan serupa.
“Dari hasil rapat, kami mendapatkan informasi bahwa SK dari Dinas Pendidikan sudah diterbitkan sejak 2 November. Dari sisi keuangan, anggaran di BPKD juga sudah tersedia dan siap dibayarkan. Jadi, sekarang kendalanya lebih kepada kelengkapan administrasi,” ungkapnya Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap satuan pendidikan, pemberkasan untuk jenjang SD dan PAUD telah rampung. Sementara itu, administrasi guru non-ASN jenjang SMP masih dalam proses penyelesaian.
DPRD sebenarnya mengusulkan agar pembayaran bagi guru TK, PAUD, dan SD yang persyaratan administrasinya sudah lengkap dapat dilakukan terlebih dahulu. Namun, sejumlah perwakilan guru mengharapkan pembayaran dilakukan secara bersamaan.
Karena itu, DPRD memberikan tenggat kepada Disdikbud agar seluruh proses administrasi, khususnya untuk jenjang SMP, dapat diselesaikan pekan depan. Jika masih terdapat berkas yang belum lengkap, pembayaran tetap harus diproses bagi guru yang telah memenuhi persyaratan.
“Kalau sampai minggu depan administrasinya belum tuntas, kami minta pembayaran tetap dilakukan untuk yang sudah memenuhi persyaratan. Jangan sampai guru yang sudah lengkap berkasnya ikut tertunda,” tegasnya.
Ia menjelaskan, insentif yang menjadi tanggungan pembayaran mencakup periode Juli hingga November. Namun, proses pemberkasan dan verifikasi yang telah diselesaikan saat ini baru mencakup periode Juli hingga September.
Andi Faisal berharap setelah pembayaran periode Juli hingga September direalisasikan, proses pencairan untuk periode Oktober dan November juga segera dipercepat agar tidak kembali terjadi penumpukan keterlambatan.
Selain insentif guru non-ASN, rapat tersebut juga membahas kemungkinan pemberian insentif bagi guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan bertugas di Kukar.
Menurutnya, persoalan tersebut masih memerlukan kajian regulasi karena terdapat potensi pembayaran ganda atau double account, terutama bagi tenaga pendidik yang telah menerima tunjangan kinerja (tukin) dan berpotensi memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Kami tidak ingin kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kalau secara regulasi memungkinkan, tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Karena itu, perlu ada kajian bersama Inspektorat dan Bagian Hukum,” jelasnya.
Ia berharap Disdikbud kembali mengundang pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung upaya merealisasikan hak-hak tenaga pendidik. Namun, perubahan regulasi dalam perjalanan pelaksanaan program menyebabkan sejumlah mekanisme dan ketentuan belum sepenuhnya terakomodasi.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dilaksanakan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Hal tersebut penting agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Kami bukan bermaksud menghalangi teman-teman tenaga pendidik untuk mendapatkan haknya. Justru kami berupaya mencari solusi. Namun, sebagai pelaksana, kami harus memastikan seluruh persyaratan administrasi dan aspek hukumnya terpenuhi,” ujarnya.
Pujianto menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur hukum dan jajaran UPKD, untuk mengkaji mekanisme yang memungkinkan agar usulan tersebut dapat direalisasikan.
Ia juga menyoroti potensi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembayaran ganda atau double account. Karena itu, diperlukan penjelasan dan kajian lebih lanjut dari Bagian Hukum agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama.
Terkait usulan program yang belum memungkinkan direalisasikan pada tahun ini, Pujianto menyebutkan kemungkinan untuk mempertimbangkannya dalam penganggaran 2027. Namun, hal tersebut tetap harus melalui pembahasan dan kajian sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Kami siap melaksanakan sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan aspek hukumnya terpenuhi. Jangan sampai niat baik untuk menyelesaikan persoalan justru menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menjalankannya,” pungkasnya. (and)
