KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggagas program beasiswa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Rencana tersebut saat ini tengah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah daerah bertemu dengan asosiasi perangkat desa di Kukar. Dalam pertemuan itu, para perangkat desa turut menyampaikan harapan agar tersedia program pendidikan yang dapat membantu mereka meningkatkan kualifikasi akademik.
“Ke depan, saya punya rencana yang sekarang sedang dirumuskan oleh DPMD. Saya menginginkan seluruh perangkat desa juga mendapatkan beasiswa. Kami sudah bertemu dengan asosiasi perangkat desa di Kutai Kartanegara, dan mereka juga menginginkan adanya beasiswa agar teman-teman perangkat desa bisa menjadi sarjana,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
Ia mengungkapkan, masih banyak perangkat desa di Kukar yang belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana. Karena itu, pemerintah daerah sedang menjajaki mekanisme pendidikan yang memungkinkan mereka tetap menjalankan pekerjaan sambil menempuh perkuliahan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perkuliahan secara daring dengan memanfaatkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui pendekatan tersebut, pengalaman dan pembelajaran sebelumnya dapat diakui sesuai ketentuan yang berlaku sehingga proses penyelesaian pendidikan berpotensi lebih efisien.
“Sebagian besar perangkat desa kita masih belum sarjana. Mereka menginginkan program tersebut, dan ini sedang kita jajaki. Mereka bisa kuliah secara daring, dengan skema RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, sehingga waktunya tidak selama menempuh pendidikan seperti biasa,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan pendidikan perangkat desa bukan sekadar mengejar gelar akademik. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan masyarakat, serta memberikan pelayanan publik secara optimal.
Ia menilai, desa dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi bagian pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur di tingkat tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya membangun Kukar secara menyeluruh.
“Dengan begitu, kita juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Kami berpendapat, jangan berharap memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan daerah harus dimulai dari penguatan pemerintahan di tingkat bawah. Apabila desa dan kelurahan memiliki aparatur yang kompeten, hal tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja kecamatan hingga kabupaten dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana beasiswa perangkat desa ini pun menjadi bagian dari gagasan pengembangan program ASN Terbaik yang tengah digarap Pemkab Kukar. Pemerintah daerah masih melakukan perumusan lebih lanjut agar program tersebut dapat dirancang sesuai kebutuhan dan mendukung peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
“Jangan berharap memiliki kecamatan yang kuat kalau desa dan kelurahannya tidak kuat. Jadi, penguatannya harus dimulai dari bawah. Inilah yang sedang kita gagas dan garap untuk pengembangan program ASN Terbaik,” pungkasnya. (Adv/Van)
