KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penyelesaian persoalan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT PLN untuk membahas kendala yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik di wilayah tersebut.
Ia mengatakan, meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi secara langsung operasional PLN, pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan pasokan listrik yang memadai.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan penting yang berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemkab Kukar akan terus menyampaikan aspirasi warga kepada pihak terkait agar persoalan pemadaman tidak terus berulang.
“Kami dari pemerintah daerah juga sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan kendala-kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemadaman ini sendiri,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, persoalan keterbatasan daya listrik sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, Pemkab Kukar telah mendorong pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang di Kukar dapat direalisasikan.
Usulan tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan listrik, terutama apabila keterbatasan pasokan menjadi salah satu penyebab gangguan kelistrikan di daerah.
Ia menilai, kondisi Kukar yang memiliki sumber daya batu bara melimpah seharusnya menjadi perhatian dalam upaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Ia menyoroti ironi ketika ponton pengangkut batu bara setiap hari melintas di Sungai Mahakam, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
“Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kondisi di Kecamatan Tabang yang menurutnya kerap mengalami pemadaman listrik atau biarpet. Padahal, wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan aktivitas pertambangan batu bara besar, termasuk PT Bayan yang memasok batu bara untuk kebutuhan PLN.
Baginya, situasi tersebut menjadi perhatian serius karena masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam semestinya turut merasakan manfaat dari kekayaan daerahnya, termasuk melalui ketersediaan energi listrik yang andal.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar akan terus menyuarakan persoalan tersebut melalui koordinasi dengan PLN maupun kementerian yang menangani sektor kelistrikan. Meski kewenangan pemerintah daerah terbatas, upaya mendorong perbaikan layanan tetap akan dilakukan demi kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus menyuarakan ini karena kewenangan kami untuk mengintervensi terlalu jauh tidak ada. Akan tetapi, kami selalu berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM bidang kelistrikan sehingga kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (Adv/Van)
