KUKAR: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong perluasan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
Upaya ini dilakukan untuk mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah untuk memperluas aktivasi IKD melalui pendekatan yang lebih masif dan melibatkan berbagai pihak.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mendorong aktivasi IKD di lingkungan Polres Kukar. Ke depan, anggota kepolisian yang telah mengaktifkan IKD diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dengan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk melakukan aktivasi identitas digital tersebut.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar penerapan IKD tidak hanya bergantung pada pelayanan langsung oleh petugas Disdukcapil.
“Sekarang sudah hampir semua anggota Polres kita aktivasi IKD-nya. Nantinya, mereka juga diharapkan menjadi agen untuk mengajak warga lainnya agar ikut mengaktifkan IKD,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan IKD diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Identitas kependudukan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat membantu proses pencocokan data penerima bantuan dengan data kependudukan.
Dengan demikian, pemanfaatan data yang lebih terintegrasi diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
Meski demikian, ketepatan penyaluran bantuan tetap memerlukan pemutakhiran dan verifikasi data oleh instansi terkait.
Iryanto menambahkan, Disdukcapil Kukar juga tengah merancang pola baru untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD melalui pembentukan duta Dukcapil.
Program tersebut diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam membantu teman, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya untuk mengenal dan menggunakan identitas kependudukan digital.
Salah satu gagasan yang sedang dikembangkan adalah konsep IKD Plus. Melalui konsep tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD nantinya diharapkan dapat membantu proses aktivasi bagi orang lain tanpa harus selalu datang ke kantor Disdukcapil.
Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut masih dalam tahap perancangan. Aspek keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama sebelum skema itu diterapkan.
“Kami ingin nantinya masyarakat juga bisa menjadi duta Dukcapil. Jadi, tidak hanya operator kami yang mengaktifkan IKD, tetapi masyarakat yang sudah memiliki IKD juga bisa membantu teman atau keluarganya. Namun, mekanismenya masih kami rancang agar tetap aman,” jelasnya.
Disdukcapil Kukar akan terus mengkaji pola pelaksanaan yang tepat agar perluasan aktivasi IKD dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan keamanan data kependudukan.
Melalui langkah tersebut, Disdukcapil Kukar berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan identitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan mempermudah berbagai urusan administrasi.
“Kami masih mencari pola yang tepat agar program ini bisa terlaksana dengan aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapannya, aktivasi IKD semakin luas dan pemanfaatannya dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv/Van)
