KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengkaji penyediaan sarana penunjang penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk, menyusul kebakaran yang melanda kawasan Danau Aji, Jalan AM Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.
Kajian tersebut akan mencakup kemungkinan pembangunan hidran hingga penyediaan tempat penampungan air sebagai langkah antisipasi untuk mempermudah proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di kemudian hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan rencana penyediaan hidran di kawasan tersebut perlu mempertimbangkan kapasitas jaringan pipa air yang tersedia. Sebab, jaringan pipa yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung pemasangan hidran.
“Ini sudah saya diskusikan dengan teman-teman di PDAM. Kapasitas pipa yang memberikan pelayanan air kepada warga di sini tidak memungkinkan untuk langsung dipasang hidran, karena pipanya hanya 2,5 inci,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, hidran membutuhkan jaringan pipa berukuran lebih besar, minimal 4 hingga 6 inci, agar mampu menyediakan pasokan air dalam jumlah yang mencukupi saat proses pemadaman berlangsung.
Karena itu, Pemkab Kukar bersama pihak terkait akan melakukan kajian untuk menentukan solusi yang memungkinkan diterapkan, sekaligus mendukung penanganan kebutuhan air bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Sunggono menyebutkan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah pengadaan lahan masyarakat untuk dijadikan tempat penampungan air.
Keberadaan penampungan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif yang bisa dimanfaatkan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, pemerintah juga akan memetakan sejumlah titik yang memungkinkan untuk dibangun hidran, dengan mempertimbangkan kondisi jaringan pipa serta kebutuhan di lapangan.
“Tidak mustahil nanti ada lahan masyarakat yang kita beli untuk tempat penampungan air ketika terjadi kebakaran, sehingga airnya bisa diambil. Untuk hidran, kita juga akan melihat titik mana yang paling memungkinkan untuk dibangun,” jelasnya.
Menurutnya, penyediaan fasilitas pemadam kebakaran tidak cukup hanya dengan membangun sarana dan prasarana. Aspek pemeliharaan juga menjadi perhatian penting agar fasilitas tersebut dapat berfungsi ketika dibutuhkan.
Pemkab Kukar nantinya akan merumuskan mekanisme pemeliharaan, termasuk menentukan pihak yang bertanggung jawab memastikan hidran tetap berfungsi dengan baik.
Salah satu opsi yang dibahas ialah memanfaatkan lokasi hidran untuk kegiatan tertentu, seperti mencuci selang pemadam kebakaran. Dengan demikian, kondisi fasilitas dapat dipantau secara berkala dan kerusakan bisa diketahui lebih awal.
Lebih lanjut, Sunggono mengatakan inventarisasi juga akan dilakukan terhadap kawasan permukiman lain di Kukar yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Pemetaan tersebut terutama menyasar wilayah dengan rumah penduduk yang padat, akses jalan sempit, serta kondisi lingkungan yang menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau titik kejadian.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan sekaligus menyiapkan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan setiap wilayah.
“Teman-teman sudah saya minta agar menginventarisasi titik-titik wilayah lain yang tingkat kerawanannya tinggi, terutama permukiman padat penduduk dengan akses jalan yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Sebab, kondisi seperti itu membuat upaya penanganan kebakaran menjadi lebih sulit,” pungkasnya. (Adv/Van)
