KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mewacanakan penerapan pakaian santai bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pada hari tertentu.
Gagasan tersebut disebut sebagai upaya menciptakan suasana kerja yang lebih santai sekaligus menghilangkan kesan adanya jarak antara pejabat pemerintah dengan masyarakat.
Aulia mengatakan, ide tersebut muncul setelah dirinya melihat suasana yang dinilai lebih cair ketika pejabat pemerintah mengenakan pakaian yang tidak terlalu formal.
Menurutnya, gaya berpakaian yang lebih santai dapat membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pejabat maupun aparatur pemerintah saat berinteraksi dalam pelayanan.
“Teman-teman merasa tidak ada jarak dengan beliau, kayak ya broensis saja lah,” kata Aulia, Sabtu (3/10/2026).
Ia menilai, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan yang ingin dikembangkan Pemkab Kukar.
Pemerintah, harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan tidak membangun sekat yang membuat masyarakat merasa berjarak dengan pejabat.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah pada dasarnya hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat dibangun dengan suasana yang lebih terbuka, dekat dan tidak kaku.
“Ini yang mau kita kembangkan di pemerintah daerah Kabupaten Kukar, bahwa antara masyarakat dengan kami, pemerintah, itu layaknya kami ini pelayan bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Aulia, masyarakat juga memiliki posisi penting dalam proses pelayanan pemerintahan. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang menerima sekaligus menjadi bagian dari proses pelayanan yang diberikan pemerintah.
Ia berharap tidak ada lagi kesan bahwa pejabat pemerintah memiliki jarak yang terlalu jauh dengan masyarakat.
Dengan suasana yang lebih dekat, komunikasi diharapkan dapat berjalan lebih terbuka sehingga berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat lebih mudah disampaikan.
“ Masyarakat tidak merasa bahwa ada jarak antara pejabat dan masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Aulia menegaskan wacana tersebut belum menjadi kebijakan yang langsung diterapkan.
Pemkab Kukar masih perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat aturan serta ketentuan yang berkaitan dengan pakaian dinas ASN.
Ia menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama bagian organisasi dan tata laksana (Ortal) akan dilibatkan untuk mengkaji kemungkinan penerapan pakaian santai tersebut.
“Nanti mungkin akan dikaji lebih lanjut oleh teman-teman BKPSDM dan teman-teman Ortal,” ujarnya.
Jika nantinya diperbolehkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan, Pemkab Kukar akan mencari hari tertentu yang memungkinkan ASN mengenakan pakaian lebih santai saat bekerja.
Namun, Aulia memastikan perubahan gaya berpakaian tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, meskipun aparatur mengenakan pakaian santai, tanggung jawab dan substansi pelayanan tetap harus menjadi prioritas.
“Kalau itu diperkenankan, nanti kita cari hari yang memang sesuai untuk teman-teman bisa berpakaian santai tanpa mengurangi substansi pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Van)
