KUKAR: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi.
Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah mengatakan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan berbagai program pemberdayaan maupun penanganan kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Menurutnya, DP3A Kukar terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelayanan dan pendampingan terhadap masyarakat tetap berjalan.
“Dengan segala keterbatasan, kita tetap berusaha terus. Memang keuangan kita terbatas, tetapi kita tetap berkolaborasi,” ujarnya, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam penanganan kasus hingga proses penjangkauan terhadap korban maupun kasus yang ditemukan di wilayah Kukar.
Pelatihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan yang menyangkut perempuan dan anak.
Selain itu, DP3A juga terus melakukan penjangkauan secara langsung terhadap kasus yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Syafliansyah menyebut, pekerjaan di bidang perlindungan perempuan dan anak memiliki karakteristik berbeda dengan penanganan kasus lainnya.
Sebab, identitas serta kondisi korban harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi mereka.
“Kerja kita memang seperti kerja silent, karena korban harus dilindungi. Mungkin berbeda dengan kasus-kasus yang lain, apalagi yang berurusan dengan anak-anak,” katanya.
Selain melakukan sosialisasi, DP3A Kukar kini juga mendorong pendekatan jemput bola. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan ialah memperkuat satuan tugas hingga ke lingkungan sekolah.
Menurutnya, keberadaan satuan tugas tersebut nantinya diharapkan dapat membantu mendeteksi sekaligus mencegah berbagai persoalan yang terjadi di sekolah, termasuk kasus perundungan atau bullying yang melibatkan anak.
“Kita juga sekarang jemput bola, membuat satuan-satuan tugas. Ke depan persiapannya adalah satgas, kita akan tindak lagi satgas ke sekolah-sekolah,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan petugas atau satuan tugas di sekolah dapat menjadi salah satu upaya pencegahan.
Dengan adanya pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan anak, berbagai persoalan di lingkungan pendidikan diharapkan bisa lebih cepat diketahui dan ditangani.
DP3A Kukar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membahas penerapan program tersebut di sekolah-sekolah.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
“Kalau sudah ada subgas itu minimal mengurangi terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di sekolah. Kita tahu banyak peristiwa di sekolah, jadi mungkin kita bantu di sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Syafliansyah menegaskan, berbagai program DP3A Kukar akan terus dijalankan meskipun terdapat keterbatasan.
Kolaborasi dengan perangkat daerah, satuan pendidikan dan pihak terkait lainnya akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Kukar.
“Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DP3A dalam memastikan kasus yang menyangkut perempuan dan anak tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga dicegah sejak dini melalui edukasi, pendampingan dan pengawasan di lingkungan masyarakat maupun sekolah,” pungkasnya. (Adv/Van)
