KUKAR: Pemerintah Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), memastikan jembatan penghubung Dusun Suka Karya dan Dusun Berambai yang mengalami kerusakan akan didorong untuk dibangun secara permanen pada 2027.
Kepala Desa Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi, mengatakan kepastian tersebut menjadi hasil pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Senin (28/9/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut setelah pemerintah dan sejumlah pihak meninjau langsung kondisi jembatan yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
“Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, jembatan tersebut tetap direncanakan untuk dibangun secara permanen. Kemungkinan besar pelaksanaannya pada 2027 karena waktu yang tersisa tahun ini tidak memungkinkan untuk dipaksakan,” ujar Sugeng.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena jalur itu merupakan akses utama masyarakat sekaligus penghubung menuju kawasan pertanian di Dusun Suka Karya.
Sugeng menyebut terdapat hamparan lahan pertanian sekitar 100 hektare yang aksesnya harus melalui jembatan tersebut. Karena itu, pembangunan permanen menjadi salah satu prioritas yang terus didorong pemerintah desa.
“Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan dua dusun. Selain itu, menjadi akses menuju kawasan pertanian. Ada sekitar 100 hektare lahan pertanian yang aksesnya melalui jembatan tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, kerusakan jembatan sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan semakin parah beberapa bulan lalu. Saat itu, masyarakat mulai menyampaikan keluhan karena kondisi jembatan sudah tidak layak dilintasi kendaraan roda empat, terutama kendaraan dengan muatan berat.
Pemerintah desa bersama masyarakat kemudian melakukan perbaikan sementara secara swadaya dengan mengganti bagian kayu yang rusak menggunakan material yang lebih kokoh. Pemdes juga turut membantu pengadaan material untuk memastikan akses masyarakat tetap tersedia.
Sugeng menyebut kerusakan jembatan dipengaruhi sejumlah faktor. Selain usia konstruksi yang diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun, jembatan cukup sering dilintasi kendaraan roda empat bermuatan.
Faktor alam juga turut memperparah kondisi tersebut. Curah hujan tinggi menyebabkan debit dan arus sungai meningkat. Derasnya arus kemudian memicu erosi di bagian tepi sungai dan berdampak terhadap tiang penyangga jembatan.
“Dengan usia konstruksi yang sudah sekitar 30 tahun, ditambah beban kendaraan, curah hujan tinggi, serta derasnya arus sungai, kondisi tersebut secara bertahap menyebabkan kerusakan pada jembatan,” jelasnya.
Sambil menunggu pembangunan permanen, pemerintah desa menyiapkan akses alternatif melalui RT 4. Jembatan di jalur tersebut akan dibangun menggunakan material kayu dengan konstruksi yang lebih kokoh.
Namun, pengerjaannya masih menunggu penghitungan kebutuhan anggaran dan material. Pemdes juga berencana melibatkan konsultan untuk menghitung kebutuhan teknis pembangunan jembatan alternatif tersebut.
Selain itu, sejumlah perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut akan dilibatkan dalam upaya swadaya, terutama untuk membantu kebutuhan material maupun keperluan lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kukar, Dedik Harianto, mengatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah membahas rencana pembangunan jembatan tersebut.
Rapat melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, BPBD, BPKAD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat.
Dedik mengatakan pembangunan jembatan akan didorong masuk dalam perencanaan APBD Perubahan 2026, sedangkan pengerjaan fisiknya diharapkan dapat dilaksanakan melalui anggaran 2027.
“Mudah-mudahan pada 2027 anggarannya tersedia sehingga pembangunan jembatan permanen tersebut dapat direalisasikan,” katanya.
Untuk kebutuhan anggaran, Dedik memperkirakan pembangunan jembatan permanen berada di kisaran Rp6 miliar hingga Rp9 miliar. Namun, angka tersebut belum final karena masih menunggu perencanaan dan perhitungan teknis.
Ia menegaskan jembatan tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat karena digunakan sebagai akses aktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang melakukan kegiatan pertanian.
“Kalau jembatan tersebut tidak dapat digunakan, aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan pertanian, juga ikut terganggu,” pungkasnya. (and)
