KUKAR: Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendorong pelaku usaha agar naik kelas.
Langkah tersebut dilakukan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kukar dengan mengedepankan kolaborasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam membantu pelaku usaha mengurus perizinan hingga membuka akses pemasaran dan permodalan.
Kepala Diskop Kukar, Muhammad Reza, mengatakan program yang dijalankan pihaknya terbagi dalam dua bidang besar, yakni koperasi dan UMKM.
Untuk sektor koperasi, pihaknya terus memberikan fasilitasi, pelatihan dan pembinaan kepada lembaga koperasi beserta para pengurusnya.
Pembinaan tersebut mencakup koperasi konvensional maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Untuk bidang koperasi, kami terus melakukan fasilitasi, pelatihan dan pembinaan terhadap lembaga koperasi, termasuk para pengurusnya, baik koperasi konvensional maupun KDKMP,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Saat ini, Diskop UKM Kukar juga tengah melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap gerai KDKMP yang ada di wilayah Kukar.
Sementara untuk sektor UMKM, pembinaan dilakukan secara rutin melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi.
Salah satu fokus utama yakni membantu pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan legalitas, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal hingga perizinan lainnya.
Reza menjelaskan, pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan UMKM dari sisi hulu hingga hilir.
“Prioritas kami adalah pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, kami membantu pengembangan perizinan hingga usaha bisa berjalan,” jelasnya.
Sedangkan dari sisi hilir, Diskop UKM Kukar berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui aplikasi Kukargo.
Melalui platform tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat memasukkan dan menginformasikan produk maupun usaha mereka sehingga dapat ditampilkan melalui etalase Kukargo.
Selain memperkuat kolaborasi antardinas, Pemkab Kukar juga menerapkan sistem jemput bola melalui keberadaan tenaga pendamping UMKM di 20 kecamatan.
Para pendamping tersebut turun langsung ke lapangan, baik ke kantor kecamatan maupun kantor desa dan kelurahan. Kehadiran pendamping diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha.
“Kami memahami bahwa yang sulit bagi masyarakat terkadang adalah memulai usaha. Karena itu, masyarakat dipersilakan datang ke kantor kecamatan karena di sana tersedia Klinik UMKM untuk berkonsultasi, mulai dari perizinan hingga apa saja yang harus diurus untuk memulai usaha,” ungkapnya.
Selain layanan di kecamatan, Klinik UMKM juga tersedia di Kantor Diskop UKM Kukar bagi masyarakat di Tenggarong dan sekitarnya.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pendampingan dalam pengurusan NIB yang dilakukan melalui kolaborasi dengan DPMPTSP. Pemerintah juga berupaya memfasilitasi berbagai kebutuhan UMKM, termasuk akses permodalan.
Reza mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut agar tidak mengalami kesulitan ketika ingin memulai maupun mengembangkan usaha.
“Bagi masyarakat yang berada di Tenggarong dan sekitarnya, bisa datang langsung ke kantor Diskop UKM Kukar. Selain itu, kami juga memiliki Klinik UMKM di setiap kecamatan, serta layanan yang menjangkau desa dan kelurahan,” pungkasnya. (Adv/Van)
