KUKAR: DPD Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (31/8/2026).
Musda yang berlangsung hingga 1 September 2026 tersebut menjadi forum penting bagi Partai Golkar Kukar untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menetapkan arah kepengurusan untuk periode 2026–2031.
Ketua Panitia Musda XI Golkar Kukar, Heri Asdar, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketentuan organisasi, serta keputusan dan arahan pimpinan Partai Golkar.
“Musda ini merupakan bagian penting dalam mekanisme organisasi untuk melakukan evaluasi, konsultasi, serta meletakkan arahan dan perjalanan organisasi ke depan,” kata Heri.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Musda terbagi dalam dua tahapan. Tahap pertama merupakan proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kukar yang telah berlangsung pada 24–29 Agustus 2026.
Kemudian, tahapan utama Musda dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 di tempat yang sama.
Adapun peserta Musda berasal dari berbagai unsur Partai Golkar, mulai DPD Partai Golkar Kaltim, DPD Partai Golkar Kukar, Dewan Pertimbangan DPD, organisasi sayap dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan Partai Golkar, pendiri partai, hingga pimpinan kecamatan se-Kukar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Husni Fahruddin, mengatakan Musda XI juga menjadi momentum untuk menentukan figur yang akan memimpin Partai Golkar Kukar selama lima tahun mendatang.
Husni menyebut, berdasarkan informasi dari Steering Committee (SC), hingga proses pendaftaran hanya satu orang yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Meski demikian, ia menilai dinamika dalam Musda Partai Golkar masih dapat berkembang.
“Yang mendaftar hanya satu orang, yaitu ketua sebelumnya. Tetapi di Golkar itu dinamis sekali pergerakannya. Nanti kita lihat apakah ada yang mendaftar di belakang. Biasanya dinamikanya kencang sekali,” ungkapnya.
Husni menegaskan, tidak semua figur dapat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD. Partai Golkar memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi, termasuk pengalaman menjadi pengurus minimal lima tahun pada tingkatan yang sama atau satu tingkat di atasnya.
Selain itu, kandidat harus memiliki pengalaman pada jabatan strategis serta memenuhi unsur prestasi, dedikasi, loyalitas, dan sejumlah ketentuan organisasi lainnya.
“Kemudian tidak pernah bersentuhan dengan hukum,” tegas Husni.
Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kukar, Muhammad Iryanto, mengapresiasi pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kukar.
Menurutnya, Musda diharapkan tidak berhenti pada proses pergantian atau penetapan kepemimpinan internal, tetapi juga mampu melahirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Harapannya ini tidak bermuara seputar internal saja, tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas,” ujar Iryanto.
Ia mengatakan, Pemkab Kukar berharap Partai Golkar dapat terus membangun kolaborasi, baik melalui lembaga legislatif maupun berbagai sektor lainnya.
Iryanto menyebut pemerintah daerah dan partai politik memiliki tujuan yang sama dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kita sama, memajukan kesejahteraan masyarakat di Kukar. Jadi semua tetap memiliki peran,” katanya.
Iryanto berharap seluruh rangkaian Musda berlangsung lancar dan menghasilkan kepemimpinan serta keputusan terbaik yang sesuai dengan AD/ART dan ketentuan organisasi Partai Golkar. (and)
