KUKAR: Sebanyak 67 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 915,68 hektare.
Berdasarkan data yang dihimpun, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Sanga-Sanga mencapai 340 hektare, disusul Muara Kaman 130 hektare, Samboja 126 hektare, Muara Badak 107,25 hektare, dan Tabang 100 hektare. Sementara itu, Samboja menjadi kecamatan dengan jumlah kejadian Karhutla terbanyak, yakni 21 kejadian.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penanganan Karhutla menjadi perhatian serius seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat koordinasi yang digelar, pemerintah bersama aparat penegak hukum, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait menyepakati sejumlah langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, kita akan membuat pos terpadu mulai dari tingkat kelurahan dan desa, kemudian tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten,” ujarnya usai rapat Koordinasi tim terpadu penanggulan dampak kekeringan serta pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Kukar, bertempat di Command Center Diskominfo Kukar, Rabu (26/8/2026).
Selain membentuk posko, Pemkab Kukar juga akan memenuhi kebutuhan mendesak petugas di lapangan, terutama logistik dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kita menambahkan pembiayaan logistik dan bahan bakar melalui satu pintu, melalui BPBD. Ini akan disalurkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan logistik dan BBM. Bukan hanya BPBD, Damkar pun kita support untuk pemenuhan BBM,” jelasnya.
Aulia juga mengapresiasi petugas yang selama ini berjibaku memadamkan api di berbagai wilayah Kukar. Ia meminta setiap upaya penanganan Karhutla di lapangan dapat dipublikasikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras para petugas.
Sementara itu, Kepala BPBD Kukar, Sunggono, mengatakan langkah antisipasi dan mitigasi risiko sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum Karhutla meluas.
“Yang penting adalah gerak langkah kita sama. Termasuk dukungan dari seluruh unsur pemerintah. Ini harus kita lakukan bersama sehingga benar-benar bisa meminimalkan dampak buruk yang disebabkan Karhutla,” jelasnya.
Ia menyebut, dari 20 kecamatan di Kukar, hanya lima kecamatan yang belum terdampak Karhutla, meskipun skala kejadian di setiap wilayah berbeda-beda.
Saat ini, kecamatan-kecamatan terdampak juga mulai membentuk dan menetapkan posko untuk memperkuat koordinasi penanganan di lapangan.
“Teman-teman di kecamatan sekarang membuat atau menetapkan posko. Ini memang sangat memerlukan penanganan bersama, termasuk melibatkan seluruh unsur terkait dalam koordinasi,” pungkasnya. (*van)
