PEKANBARU — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerukan eskalasi kolaborasi lintas sektor di tengah meningkatnya ancaman krisis ekologis global. Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 yang dihelat di Universitas Riau, Jumat (21/8/2026). Mengusung tema “Krisis Iklim: Bencana Ekologis dan Masa Depan Ruang Hidup Rakyat”, forum ini mempertemukan kekuatan negara, akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga suara akar rumput pesisir untuk merumuskan langkah taktis perlindungan ruang hidup masyarakat.
Dalam forum strategis ini, para pemangku kepentingan membedah berbagai isu krusial: mulai dari eskalasi bencana hidrometeorologi, kerentanan masyarakat perdesaan dan pesisir, hingga desakan penerapan partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan iklim nasional. Diskusi juga menyoroti urgensi payung hukum perubahan iklim serta relevansi standar global dalam merespons krisis lingkungan.
Paparan mendalam disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto. Ary menegaskan bahwa perubahan iklim telah bergeser menjadi ancaman sistemik yang memperparah kerentanan multidimensional.
“Perubahan iklim adalah risk multiplier. Ary memperbesar risiko yang sebelumnya sudah ada dan memperdalam kerentanan masyarakat,” tegas Ary.
Ary menekankan bahwa meredam hantaman krisis iklim menuntut orkestrasi kebijakan yang solid dan berlandaskan keadilan lingkungan. Penguatan tata kelola serta regulasi iklim nasional dinilai menjadi benteng mutlak untuk melindungi komunitas rentan sekaligus menjaga keberlangsungan sumber penghidupan publik jangka panjang.
Suara Masyarakat Pesisir: Darurat Nyata di Garis Depan
Substansi diskusi semakin bernyawa tatkala, nelayan asal Pulau Rupat, Eriyanto, membawa realitas faktual dari garis depan. Eriyanto membeberkan bagaimana hantaman abrasi pantai yang menggerus permukiman serta pergeseran cuaca ekstrem telah memukul telak hasil tangkapan harian nelayan pesisir.
Kisah nyata tersebut menjadi pengingat telak bahwa kebijakan mitigasi perubahan iklim tidak boleh lahir di atas meja kerja semata, melainkan harus berakar kuat pada denyut nadi dan kondisi riil masyarakat di tingkat tapak.
Diskusi Publik ini merupakan pilar penting dalam rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026, yang sebelumnya resmi dibuka dengan spirit “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis”. Melalui sinergi erat antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, KLH/BPLH terus bergerak mengokohkan ketahanan nasional demi masa depan Indonesia yang hijau dan berkeadilan.
(Sumber: kemenlh.go.id)
