JAKARTA – BPJS Kesehatan memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi strategis dengan empat kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan JKN semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, mulai dari perlindungan peserta, pengelolaan data, pembiayaan program, hingga kepatuhan pemberi kerja.
Sinergi tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Masing-masing memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola JKN sesuai tugas dan kewenangannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, tetapi juga memastikan kepesertaan tetap aktif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membangun tata kelola yang akuntabel melalui pemanfaatan data dan kolaborasi lintas sektor.
“Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung,” ujar Prihati.
Ia menegaskan, penguatan kolaborasi menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi. Menurutnya, sinergi ini diharapkan mampu menjaga semangat gotong royong sekaligus memastikan seluruh penduduk Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.
Dalam aspek perlindungan pekerja migran, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyebut kerja sama dengan BPJS Kesehatan difokuskan pada calon pekerja migran, pekerja migran Indonesia, serta anggota keluarganya.
Menurut Mukhtarudin, pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga perlindungan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan diarahkan pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Selain itu, kerja sama juga mencakup interoperabilitas data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, dan penguatan berbagai program prioritas pemerintah.
“Pemutakhiran data ini diharapkan dapat memastikan penerima bantuan iuran benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat yang berhak memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal,” kata Agus.
Di sektor pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk memastikan kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah sejak penyusunan APBD.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu indikator utama pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan.
Karena itu, integrasi DTSEN dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis data nasional dan menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini, BPJS Kesehatan optimistis ekosistem JKN akan semakin kokoh, sehingga keberlanjutan program tetap terjaga dan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata.Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi lebih tajam bergaya media nasional atau versi hotnews dengan lead yang lebih kuat. (and)
(Sumber : bpjs.kesehatan.go.id)
