KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pembayaran insentif bagi ribuan guru honorer, yang beberapa bulan terakhir tertunda segera direalisasikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pihaknya telah menerima fatwa hukum dari kejaksaan terkait mekanisme pembayaran insentif tersebut.
“Hari ini kita sedang berproses. Fatwa hukum dari kejaksaan sudah selesai, kemarin sudah disampaikan dan disimulasikan. Semua sudah terkoneksi, tinggal disimpulkan dan dikoreksi. Di dinas juga sudah menyiapkan proses administrasinya,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Ia memastikan, apabila seluruh proses hukum dan administrasi telah dinyatakan tuntas, maka pembayaran insentif akan segera dilakukan.
“Insya Allah kalau proses hukumnya sudah clear semua, kita akan bayarkan,” katanya.
Saat ditanya mengenai target pencairan, Heriansyah menyebut pembayaran diupayakan terealisasi pada bulan ini.
“InsyaAllah kalau payung hukumnya sudah clear semua, kita akan bayarkan. Dalam bulan ini insyaAllah,” ucapnya.
Besaran insentif yang diterima guru honorer disebut bervariasi, tergantung lokasi penugasan masing-masing guru. Untuk wilayah perkotaan, insentif berkisar Rp900 ribu per bulan, sedangkan guru yang bertugas di daerah terpencil dapat menerima hingga Rp1,2 juta per bulan.
“Kalau yang di daerah terpencil ada hitungannya sendiri, bisa sampai Rp1 juta sampai Rp1,2 juta. Kalau di wilayah kota sekitar Rp900 ribu,” jelasnya.
Heriansyah menambahkan, total guru honorer yang terdampak keterlambatan pembayaran insentif tersebut mencapai lebih dari 3 ribu orang di Kukar.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran insentif guru honorer untuk seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, mencapai sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar setiap bulan.
Heriansyah menjelaskan keterlambatan pembayaran sebelumnya dipengaruhi kondisi fiskal daerah serta penyesuaian regulasi baru agar proses penyaluran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Geopolitik juga mempengaruhi kondisi fiskal keuangan kita. Kemarin kami juga merapikan regulasi yang berbeda-beda agar saat pemeriksaan nanti tidak bermasalah dan justru merugikan teman-teman guru honorer,” pungkasnya. (dri)
