BALIKPAPAN: Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, menyoroti belum optimalnya penataan Pasar Pandansari, yang hingga kini dinilai masih sebatas wacana, meski telah berulang kali dialokasikan anggaran melalui APBD.
Ia menyebut rencana pembangunan Pasar Inpres yang digadang-gadang menjadi solusi bagi penataan Pasar Pandansari belum menunjukkan progres nyata. Padahal, wacana tersebut telah lama bergulir sejak kepemimpinan sebelumnya di Dinas Perdagangan.
“Sejak awal, konsep yang disampaikan memang terdengar baik, mulai dari rencana penataan hingga berbagai kajian. Namun sampai sekarang belum ada realisasi yang jelas,” ujarnya, pada hari Kamis, 30 April 2026.
Menurut Taufiq, DPRD telah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengembangan pasar rakyat di kawasan Pandansari, yang dikenal sebagai salah satu ikon perdagangan sekaligus semi pasar induk di Balikpapan. Namun, hasilnya dinilai belum memuaskan.
Ia juga menyinggung pergantian kepala dinas perdagangan yang diharapkan membawa perubahan, namun program yang direncanakan tetap belum berjalan maksimal. Bahkan, ia mengkritik adanya penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dianggap kurang prioritas.
“Anggaran itu ada, tapi pelaksanaannya tidak maksimal. Bahkan ada kegiatan yang tidak terlalu penting justru dianggarkan, sementara program utama tidak berjalan,” tegasnya.
Taufiq turut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran, termasuk program penertiban oleh Satpol PP yang dinilai belum memberikan hasil signifikan. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kurangnya ketegasan dan fokus dalam pengelolaan program.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan pasar rakyat seharusnya menjadi prioritas, terutama untuk menciptakan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli, khususnya di wilayah Balikpapan Barat.
“Bagaimana pasar bisa nyaman bagi pedagang dan pembeli kalau penataannya tidak menjadi prioritas? Sampai sekarang progresnya masih nol,” katanya.
Taufiq juga mengingatkan bahwa seluruh anggaran daerah bersumber dari masyarakat, baik melalui pajak maupun retribusi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kebijakan untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran demi kepentingan publik.
“APBD itu berasal dari rakyat. Pejabat dan anggota dewan digaji dari uang masyarakat. Jadi sudah seharusnya program yang dijalankan benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih serius dalam memprioritaskan pembangunan dan penataan pasar rakyat, tidak hanya di Balikpapan Barat, tetapi juga di seluruh kecamatan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.(las)
