BALIKPAPAN: Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menilai capaian kinerja pemerintah kota secara umum sudah baik. Namun, ia menekankan perlunya terobosan dalam menyikapi kesenjangan data jumlah penduduk yang dinilai cukup signifikan.
Menurutnya, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat jumlah penduduk Balikpapan sekitar 766 ribu jiwa. Sementara itu, pergerakan penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik menunjukkan angka yang bisa mendekati 1 juta jiwa.
“Gap ini cukup besar dan harus segera dicarikan solusi. Perlu ada terobosan agar identifikasi dan pendataan penduduk bisa lebih konkret, terutama untuk warga yang sifatnya tidak permanen atau transit,” ujarnya, usai RDP dengan Disdukcapil, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, pada hari Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan, perbedaan antara penduduk tetap dan non-permanen menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan kota. Mobilitas penduduk yang tinggi dinilai tetap memberikan beban terhadap daya dukung kota, meskipun tidak seluruhnya tercatat secara administratif.
“Kalau hanya berpatokan pada angka 766 ribu, tentu tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, beban kota bisa mendekati jumlah penduduk hingga satu juta,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak langsung pada berbagai aspek perencanaan, mulai dari penyediaan air bersih, distribusi gas, kebutuhan bahan pokok, hingga biaya hidup masyarakat.
Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk menyusun formula yang lebih akurat dalam membaca dinamika jumlah penduduk, sehingga kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang mendekati kondisi sebenarnya. Ini penting agar kebijakan terkait layanan dasar dan kebutuhan masyarakat bisa lebih optimal,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan Pemkot Balikpapan mampu menghadirkan sistem pendataan yang lebih adaptif terhadap pergerakan penduduk, sehingga kesenjangan data tidak lagi menjadi kendala dalam pembangunan kota.(las)
