BALIKPAPAN: Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Untuk membahas rencana program kerja sektor transportasi, termasuk sejumlah proyek yang mengalami penundaan.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa beberapa program yang semula direncanakan pada 2025 dan 2026 harus diundur dan kini masuk dalam prioritas tahun 2027.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda menyebutkan terdapat tiga program utama yang menjadi fokus Dinas Perhubungan. Salah satu yang paling besar adalah pembangunan depo atau terminal barang di kawasan Kariangau dengan nilai anggaran mencapai Rp190 miliar.
“Depo di Kariangau ini menjadi prioritas karena memiliki dampak besar, baik untuk kelancaran lalu lintas maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, pada hari Selasa, 21 April 2026.
Selain depo Kariangau, dua program lainnya adalah pembangunan terminal di Kampung Baru serta revitalisasi terminal tipe C yang akan mendukung operasional Balikpapan City Trans.
Ketiga program ini dinilai penting dalam menjawab persoalan transportasi kota yang semakin kompleks, termasuk kemacetan dan meningkatnya aktivitas kendaraan berat.
Menurutnya, keberadaan depo di Kariangau, khususnya di kawasan Kilometer 13, akan difungsikan sebagai titik parkir inap bagi kendaraan besar. Nantinya, distribusi barang ke dalam kota akan menggunakan kendaraan yang lebih kecil.
“Semua aktivitas bongkar muat akan dipusatkan di sana. Ini akan membuat kota lebih tertib dan mengurangi potensi kemacetan,” jelasnya.
DPRD menilai, langkah ini penting mengingat kendaraan berat saat ini mulai menjadi salah satu sumber kemacetan di Balikpapan. Dengan adanya depo dan terminal yang terintegrasi, arus distribusi logistik diharapkan menjadi lebih tertata.
Sementara itu, pembangunan terminal di wilayah Balikpapan Barat juga akan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas penyeberangan agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Menariknya, proyek tersebut tidak memerlukan pembebasan lahan karena seluruh area sudah merupakan aset pemerintah kota.
Meski optimistis, DPRD mengakui bahwa pelaksanaan program masih sangat bergantung pada kondisi fiskal. Pengalaman tahun sebelumnya menjadi catatan penting, di mana sejumlah program harus tertunda akibat kebijakan anggaran.
“Semua OPD sebenarnya optimistis dengan rencana kerja mereka. Tapi kita juga harus realistis, karena kebijakan fiskal sangat dinamis dan bisa berdampak pada pelaksanaan program,” katanya.
DPRD berharap pada 2027 tidak ada lagi kebijakan fiskal yang menghambat, sehingga program strategis dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota.
Program-program yang dirancang Dinas Perhubungan ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan efisien.
Perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang memadai, DPRD Balikpapan berharap sektor transportasi dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan kota ke depan.(las)
