KUKAR : Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merasa waswas saat melintasi jembatan, terutama ketika arus lalu lintas sedang padat. Kekhawatiran ini muncul seiring adanya getaran yang dirasakan oleh pengguna jalan dalam beberapa waktu terakhir.
Jembatan tersebut mebagai penghubung utama antara Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang, jembatan ini memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, setiap indikasi perubahan kondisi fisik, sekecil apa pun, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar menilai penanganan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Hal ini mengingat jembatan tersebut termasuk dalam kategori bentang panjang yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa setiap proses pemeliharaan harus diawali dengan kajian teknis yang mendalam sebelum pelaksanaan di lapangan.
“Terkait pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara, pada dasarnya setiap pekerjaan harus diawali dengan kajian teknis terlebih dahulu sebelum dilaksanakan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan sejak akhir tahun 2025 sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan metode penanganan yang tepat.
Menurutnya, kewenangan teknis berada pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk dalam hal penilaian struktur dan tingkat keamanan jembatan.
Linda juga menyebut, pihaknya telah mengikuti rapat bersama kementerian pada Januari lalu untuk membahas kondisi sejumlah jembatan bentang panjang di Kukar.
“Pada Januari lalu kami juga sudah diundang oleh pihak kementerian untuk membahas hal tersebut,” katanya.
Dalam forum tersebut, turut dibahas rencana pengecekan langsung oleh tim ahli dari kementerian guna mengetahui kondisi aktual struktur jembatan. Namun hingga kini, jadwal kunjungan tim teknis tersebut masih belum diterima oleh pemerintah daerah, sehingga Dinas PU Kukar kembali mengirimkan surat sebagai tindak lanjut.
Di sisi lain, pemantauan visual secara internal tetap dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan awal. Dari hasil pengamatan tersebut, ditemukan indikasi penurunan pada bagian sambungan jembatan.
Meski demikian, Linda menegaskan bahwa penilaian kondisi jembatan tidak dapat hanya mengandalkan pengamatan kasat mata.
“Untuk memastikan penyebab maupun tingkat kerusakan, tidak bisa hanya berdasarkan pengamatan visual. Pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang struktur jembatan,” tegasnya.
Ke depan, hasil pemeriksaan teknis akan menjadi dasar dalam menentukan jenis penanganan, apakah berupa perbaikan ringan, penguatan struktur, atau langkah teknis lainnya.
Pemerintah daerah pun berharap proses kajian dapat segera dilakukan agar kepastian penanganan bisa ditentukan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna.
“Untuk saat ini, fokus utama tetap pada hasil kajian teknis untuk memastikan kondisi struktur jembatan secara menyeluruh sebelum dilakukan pemeliharaan,” pungkasnya. (*van)
