KUKAR: Penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai mulai memberikan dampak positif, terutama dalam efisiensi penggunaan energi di perkantoran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan pihaknya, penerapan WFH berjalan cukup efektif.
“Kalau kami pantau, efektif ya. Seperti di DPMD ini, kami lihat ada pengurangan penggunaan energi listrik. Kemudian air juga tidak banyak digunakan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Selain itu, dari sisi pelayanan dan pekerjaan, Arianto memastikan hingga saat ini belum ada keluhan berarti. Ia menegaskan, di lingkungan DPMD Kukar tidak terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak yang terganggu akibat penerapan WFH.
“Untuk pekerjaan belum ada keluhan juga. Tidak ada yang urgent atau mempermasalahkan kenapa tidak dilayani,” jelasnya.
Meski demikian, sesuai ketentuan, pejabat mulai dari kepala OPD hingga eselon III tetap masuk kantor. Aktivitas kerja pun tetap berjalan dengan pengaturan yang lebih efisien, seperti penggunaan ruang kerja secara terbatas.
“Kami tadi juga sempat berkumpul dengan kepala bidang di ruang rapat. Jadi kami hanya menggunakan dua ruangan,” tambahnya.
Terkait absensi pegawai, Arianto mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyesuaian. Evaluasi akan dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan untuk menentukan sistem yang paling efektif, termasuk bagi pegawai yang bekerja dari rumah.
Ia juga menyebutkan bahwa koordinasi kerja selama WFH tetap berjalan lancar dengan memanfaatkan berbagai platform daring, seperti Zoom Meeting. Namun, penggunaan kuota internet pribadi menjadi salah satu kendala yang dirasakan pegawai.
“Kalau di kantor kan semua disiapkan, termasuk internet. Kalau di rumah, mau tidak mau menggunakan fasilitas pribadi,” katanya.
Meski begitu, layanan administrasi tetap berjalan normal. Sistem surat-menyurat hingga pengajuan dokumen telah dilakukan secara digital, sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah desa.
“Teman-teman dari rumah juga bisa kirim berkas untuk tanda tangan. Tidak ada masalah,” ujarnya.
Arianto menegaskan, untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti perizinan dan administrasi kependudukan, tetap diwajibkan masuk kantor. Termasuk layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipastikan tetap beroperasi.
Sementara itu, di DPMD sendiri, pelayanan kepada pemerintah desa tetap berjalan, baik secara langsung maupun melalui sistem aplikasi. Pengelolaan keuangan desa, misalnya, telah menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga tidak mengharuskan aparatur desa datang langsung ke kantor.
“Kalau hanya konsultasi atau menanyakan kebijakan, bisa melalui WhatsApp,” jelasnya.
Terkait pengawasan kinerja ASN, Arianto menyebutkan bahwa pihaknya tengah memperkuat sistem penilaian berbasis elektronik. Setiap pegawai diwajibkan membuat laporan harian yang dilengkapi bukti kerja (evidence) sebagai dasar penilaian kinerja.
“Nanti atasan langsung akan menilai apakah sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak sesuai, akan dilakukan pembinaan, hingga sanksi jika terus berlanjut,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu dampak paling terlihat dari penerapan WFH adalah efisiensi penggunaan energi di kantor, baik listrik maupun air.
“Biasanya semua ruangan menyala, sekarang tidak. Penggunaan alat kerja juga berkurang, begitu juga aktivitas yang menggunakan air. Jadi cukup terasa efisiensinya,” pungkasnya. (*van)
